Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyoroti beberapa pasal dalam Permendikbud ini. Dia mempermasalah definisi kekerasan seksual yang bias dalam Permendikbud ini.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) juga menilai pasal-pasal dalam Permendikbud ini kontroversial.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP PPP Illiza Sa'aduddin Djamal. Illiza menilai ada unsur soal ruang bebas untuk zina hingga praktik LGBT.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta agar Mendikbudristek Nadiem Makarim merevisi Permendikbud ini.
Namun, tudingan soal melegalkan zina itu telah dibantah oleh Plt Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek, Nizam. Nizam mengatakan sama sekali tidak ada penjelasan soal itu.
