Aksi Damai Melawan Krisis Iklim dan Pemanasan Global

Sebelumnya massa dari Aksi Perlawanan Iklim (API) ini melakukan longmarch dari Balai kota DKI hingga ke Patung Kuda, Jakarta, Jumat (5/11/2021).

Mereka meminta arah pembangunan tidak membawa bencana untuk generasi yang akan datang.

Mereka juga meminta pemerintah untuk melakukan revisi target penurunan emisi dama NCD Indonesia, penghentian pembangunan baru PLTU Batu Bara dan serius untuk bertransisi ke energi terbarukan.

Selain itu pemerintah juga diminta untuk melindungi hutan yang tersisa.

Pemerintah juga diminta menghentikan pembukaan hutan secara besar-besaran serta tegas dalam melindungi dan mengakui hak masyarakat adat.

Indonesia merupakan negara maritim dengan gugusan pulau-pulau, para aktivis meminta pemerintah memastikan pulau-pulau kecil dan pesisir tidak tergerus.

Mereka juga menyoroti pidato yang disampaikan Jokowi pada COP26 yang dinilai tak sesuai fakta. Sebab nyatanya pencapaian yang disebutkan dalam forum tersebut tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Klaim soal penurunan deforestasi maupun kebakaran hutan sejumlah 82% menunjukkan pemerintah menutup mata sebab ribuan korban bencana banjir dalam waktu panjang di Kalimantan disebabkan oleh hilangnya serapan hutan.

Sebelumnya menteri LHK Siti Nurbaya melalui cuitannya di twitter menyebut pembangunan besar-besaran yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak boleh berhenti dengan alasan emisi karbon atau deforestasi (aktivitas penebangan hutan). Hal itu dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi di forum internasional tentang deforestasi.

Sebelumnya massa dari Aksi Perlawanan Iklim (API) ini melakukan longmarch dari Balai kota DKI hingga ke Patung Kuda, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Mereka meminta arah pembangunan tidak membawa bencana untuk generasi yang akan datang.
Mereka juga meminta pemerintah untuk melakukan revisi target penurunan emisi dama NCD Indonesia, penghentian pembangunan baru PLTU Batu Bara dan serius untuk bertransisi ke energi terbarukan.
Selain itu pemerintah juga diminta untuk melindungi hutan yang tersisa.
Pemerintah juga diminta menghentikan pembukaan hutan secara besar-besaran serta tegas dalam melindungi dan mengakui hak masyarakat adat.
Indonesia merupakan negara maritim dengan gugusan pulau-pulau, para aktivis meminta pemerintah memastikan pulau-pulau kecil dan pesisir tidak tergerus.
Mereka juga menyoroti pidato yang disampaikan Jokowi pada COP26 yang dinilai tak sesuai fakta. Sebab nyatanya pencapaian yang disebutkan dalam forum tersebut tidak sesuai dengan fakta lapangan.
Klaim soal penurunan deforestasi maupun kebakaran hutan sejumlah 82% menunjukkan pemerintah menutup mata sebab ribuan korban bencana banjir dalam waktu panjang di Kalimantan disebabkan oleh hilangnya serapan hutan.
Sebelumnya menteri LHK Siti Nurbaya melalui cuitannya di twitter menyebut pembangunan besar-besaran yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak boleh berhenti dengan alasan emisi karbon atau deforestasi (aktivitas penebangan hutan). Hal itu dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi di forum internasional tentang deforestasi.