Polisi Jelaskan Modus Debt Collector Pengepung TNI

Polisi mengamankan 11 orang debt collector yang menghadang dan mengepung anggota TNI Serda Nurhadi. Terkait hal ini, ada aturan dalam penarikan kendaraan leasing oleh debt collector.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Utara, Jakarta Utara, Senin (10/5/2021) mengatakan ada empat aturan debt collector, finance ini apabila ada tunggakan debitur. Aturannya ada empat.
Yang pertama, perusahaan pembiayaan (leasing) harus mengeluarkan surat kuasa kepada debt collector yang ditunjuk. Kedua, perusahaan pembiayaan harus memiliki jaminan fidusia.
Dalam proses penarikan ini, pihak perusahaan pembiayaan atau leasing tidak bisa serta-merta melakukan penarikan kendaraan. Dalam UU Fidusia diatur, leasing wajib memberikan surat peringatan terlebih dahulu.
Yang ketiga ada surat peringatan baik surat peringatan (SP) 1, SP 2, dan keempat adalah tanda pengenal. Ini empat aturan yang bisa diberikan finance kepada siapa yang menjadi kuasa.
Terkait kasus debt collector yang mengepung Serda Nurhadi ini sendiri, perusahaan pembiayaan tersebut menguasakan kepada PT ACK.
Dalam kasus ini, PT ACK tidak menunjuk orang yang bersertifikat SPPI untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut.
Seperti diketahui, Serda Nurhadi dikepung sejumlah debt collector di Koja, Jakarta Utara. Padahal Serda Nurhadi saat itu berniat mengantar pemilik kendaraan yang sakit menuju ke rumah sakit. Polisi telah menetapkan 11 orang debt collector sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka kini ditahan polisi.
Polisi mengamankan 11 orang debt collector yang menghadang dan mengepung anggota TNI Serda Nurhadi. Terkait hal ini, ada aturan dalam penarikan kendaraan leasing oleh debt collector.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Utara, Jakarta Utara, Senin (10/5/2021) mengatakan ada empat aturan debt collector, finance ini apabila ada tunggakan debitur. Aturannya ada empat.
Yang pertama, perusahaan pembiayaan (leasing) harus mengeluarkan surat kuasa kepada debt collector yang ditunjuk. Kedua, perusahaan pembiayaan harus memiliki jaminan fidusia.
Dalam proses penarikan ini, pihak perusahaan pembiayaan atau leasing tidak bisa serta-merta melakukan penarikan kendaraan. Dalam UU Fidusia diatur, leasing wajib memberikan surat peringatan terlebih dahulu.
Yang ketiga ada surat peringatan baik surat peringatan (SP) 1, SP 2, dan keempat adalah tanda pengenal. Ini empat aturan yang bisa diberikan finance kepada siapa yang menjadi kuasa.
Terkait kasus debt collector yang mengepung Serda Nurhadi ini sendiri, perusahaan pembiayaan tersebut menguasakan kepada PT ACK.
Dalam kasus ini, PT ACK tidak menunjuk orang yang bersertifikat SPPI untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut.
Seperti diketahui, Serda Nurhadi dikepung sejumlah debt collector di Koja, Jakarta Utara. Padahal Serda Nurhadi saat itu berniat mengantar pemilik kendaraan yang sakit menuju ke rumah sakit. Polisi telah menetapkan 11 orang debt collector sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka kini ditahan polisi.