Seperti dilansir AFP, Senin (1/2/2021), Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, mengecam kudeta militer dan penahanan pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. "Saya mengecam kudeta dan penahanan tidak sah terhadap sejumlah warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, di Myanmar. Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil harus dibebaskan," ucap PM Johnson dalam pernyataan via Twitter. Geoff Pugh/Pool via AP.
Seruan serupa disampaikan oleh Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, yang dalam pernyataannya mengecam kudeta militer Myanmar dan menyerukan semua orang yang ditahan secara tidak sah untuk dibebaskan. Sean Gallup/Getty Images.
Kecaman juga datang dari Amerika Serikat (AS), Australia, Norwegia, Kanada dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, menegaskan bahwa AS 'akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab jika langkah-langkah ini tidak dicabut'. AP Photo/Evan Vucci.
Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, secara terpisah menyerukan kepada militer Myanmar 'untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati kehendak rakyat Burma seperti diungkapkan dalam pemilu demokratis pada 8 November'. Pool/Getty Images.
Sekjen PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric mengatakan perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar. Pool/Getty Images.
Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne mengatakan agar militer menghormati penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan seluruh pemimpin sipil yang ditahan secara tidak sah. Mark Metcalfe/Getty Images
