KPK Bicara Ancaman Hukuman Mati Soal Korupsi di Saat Bencana

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) virus Corona (COVID-19) di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).
Seperti diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara bersama sejumlah orang lainnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap terkait bantuan sosial (bansos) virus Corona (COVID-19).
 
Terkait dengan hukuman atas tindakan korupsi di masa pandemi COVID-19, KPK pun menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk menjerat para koruptor dengan hukuman mati di masa pandemi virus Corona (COVID-19) yang masih mewabah di negeri ini.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya merujuk pada pasal 2 tantang penindakan.
Firli mengatakan dalam UU itu memang ada aturan hukum mati. Dalam kasus korupsi bantuan sosial ini, Firli mengatakan KPK akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti.
"Kedua memang ada ancaman hukum mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini apa yang kita lakukan kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam pasal 2 UU 31 Tahun '99," tutur Firli.
Firli mengatakan KPK masih terus bekerja keras untuk melakukan pengembangan kasus. Sehingga dapat ditemukan ada atau tidaknya tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam kasus korupsi ini.
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) virus Corona (COVID-19) di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).
Seperti diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara bersama sejumlah orang lainnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap terkait bantuan sosial (bansos) virus Corona (COVID-19). 
Terkait dengan hukuman atas tindakan korupsi di masa pandemi COVID-19, KPK pun menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk menjerat para koruptor dengan hukuman mati di masa pandemi virus Corona (COVID-19) yang masih mewabah di negeri ini.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya merujuk pada pasal 2 tantang penindakan.
Firli mengatakan dalam UU itu memang ada aturan hukum mati. Dalam kasus korupsi bantuan sosial ini, Firli mengatakan KPK akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti.
Kedua memang ada ancaman hukum mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini apa yang kita lakukan kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam pasal 2 UU 31 Tahun 99, tutur Firli.
Firli mengatakan KPK masih terus bekerja keras untuk melakukan pengembangan kasus. Sehingga dapat ditemukan ada atau tidaknya tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam kasus korupsi ini.