Ombudsman RI Soroti Polemik e-Budgeting DKI Jakarta

Komisioner Ombudsman RI (ORI), Adrianus Meliala memberi pernyataan pers di Gedung ORI, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Ia menyoroti sejumlah isu bidang kebijakan dan pelayanan publik seperti polemik e-budgeting di Pemprov DKI Jakarta.
Sebagaimana diketahui, e-budgeting DKI Jakarta tengah menjadi sorotan sejak anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkap adanya kejanggalan dalam rencana plafon anggaran APBD DKI 2020.
Sistem e-budgeting merupakan sistem penganggaran terkomputerisasi. Awal mula sistem ini dicanangkan sejalan dengan keluarnya Peraturan Gubernur nomor 145 tahun 2013 tentang penyusunan APBD melalui electronic budgeting.
Komisioner Ombudsman RI (ORI), Adrianus Meliala memberi pernyataan pers di Gedung ORI, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Ia menyoroti sejumlah isu bidang kebijakan dan pelayanan publik seperti polemik e-budgeting di Pemprov DKI Jakarta.
Sebagaimana diketahui, e-budgeting DKI Jakarta tengah menjadi sorotan sejak anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkap adanya kejanggalan dalam rencana plafon anggaran APBD DKI 2020.
Sistem e-budgeting merupakan sistem penganggaran terkomputerisasi. Awal mula sistem ini dicanangkan sejalan dengan keluarnya Peraturan Gubernur nomor 145 tahun 2013 tentang penyusunan APBD melalui electronic budgeting.