Momentum Deklarasi Hak Petani di Indonesia

Seorang petani di kawasan Sunter, Jakarta Utara, tengah menanam bibit sayuran.
Deklarasi Hak Asasi Petani baru saja disahkan oleh Sidang Umum PBB (New York, Amerika Serikat) pada 19 November 2018 lalu.
Dalam pengambilan keputusan, dari total 174 negara anggota PBB, terdapat 117 negara yang menyepakati deklarasi tersebut, 50 negara abstain, dan 7 negara di antaranya menolak. Negara yang menolak deklarasi ini adalah Australia, Hongaria, Israel, Selandia Baru, Swedia, Inggris dan Amerika Serikat.
Perjuangan deklarasi Hak Asasi Petani sudah dimulai sejak 17 tahun lalu, tepatnya pada 2001 saat Serikat Petani Indonesia (SPI) dan berbagai organisasi lainnya menyelenggarakan Konferensi Nasional Hak Asasi Petani di Cibubur, Jakarta.
Inilah momentum awal perjuangan Hak Asasi Petani yang selanjutnya dibawa oleh SPI bersama La Via Campesina (Organisasi Petani Dunia) ke tingkat internasional.  Tahun 2018 merupakan tahun bersejarah bagi petani dan perjuangan agraria Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang melatarbelakangi argumen tersebut.
Pertama, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 86 tentang Reforma Agraria pada 24 September 2018 yang akan menjadi instrumen penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
Kedua, sidang umum PBB telah mengesahkan Deklarasi Hak Asasi Petani yang cikal bakal perjuangannya lahir dari Indonesia.
Aktivitas petani di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Kamis (20/12/2018).