Mereka menyampaikan surat ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta kesekjenan DPR untuk meminta sejumlah data kinerja anggota DPR.
Isi surat itu meminta laporan hasil penggunaan biaya kunjungan kerja pada masa reses dan di luar masa reses.
Selain itu, data terkait jumlah biaya yang diberikan dan laporan realisasi penggunaan biaya kunjungan kerja ke luar negeri juga diminta, termasuk data jumlah biaya untuk seluruh rapat, sidang komisi, sidang paripurna, sidang pengesahan RUU pada 2017, dan data jumlah tunjangan anggota DPR untuk hadir dalam setiap rapat.
Menurut mereka kinerja DPR semasa masa sidang pada 2018 menurun dibanding pada 2017.
