Partai NasDem Tanggapi Pernyataan Rizal Ramli yang Sudutkan Surya Paloh

Ketua DPP Bidang Otda Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo (kiri) bersama Ketua Bappilu Partai NasDem Effendy Choirie (tengah) dan Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem memberi keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (11/9/2018). 

Keterangan pers tersebut menanggapi pernyataan Rizal Ramli di media massa yang mengatakan Presiden Jokowi tak berani menegur Mendag Enggartiasto Lukita karena takut dengan Surya Paloh.

Ketua DPP bidang Otda Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menyebut Mantan Menko Maritim Rizal Ramli melakukan fitnah terhadap Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Rizal Ramli diduga memberikan informasi yang tak benar dalam acara stasiun tv.

Menurut Syahrul pernyataan Rizal Ramli juga merugikan Presiden Jokowi karena menggambarkan seperti sosok yang tak tegas. Serta menggambarkan Jokowi mudah ditekan pihak lain.

Pernyataan Rizal Ramli itu dianggap menggiring opini seolah-olah Surya Paloh mengambil keuntungan dan ikut mengatur kebijakan impor.

Ketua DPP Bidang Otda Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo (kiri) bersama Ketua Bappilu Partai NasDem Effendy Choirie (tengah) dan Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem memberi keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (11/9/2018). 
Keterangan pers tersebut menanggapi pernyataan Rizal Ramli di media massa yang mengatakan Presiden Jokowi tak berani menegur Mendag Enggartiasto Lukita karena takut dengan Surya Paloh.
Ketua DPP bidang Otda Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menyebut Mantan Menko Maritim Rizal Ramli melakukan fitnah terhadap Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Rizal Ramli diduga memberikan informasi yang tak benar dalam acara stasiun tv.
Menurut Syahrul pernyataan Rizal Ramli juga merugikan Presiden Jokowi karena menggambarkan seperti sosok yang tak tegas. Serta menggambarkan Jokowi mudah ditekan pihak lain.
Pernyataan Rizal Ramli itu dianggap menggiring opini seolah-olah Surya Paloh mengambil keuntungan dan ikut mengatur kebijakan impor.