DPR Gelar Rapat Gabungan Bahas Pilkada Serentak 2018

DPR menggelar rapat dengan pemerintah, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, KPU, dan Bawaslu di Ruang Pansus B, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Rapat tersebut membahas politik uang hingga penundaan pemeriksaan calon kepala daerah terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
Rapat digelar di Ruang Pansus B, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018). Rapat berjalan terbuka.
Rapat dipimpin oleh Plt Ketua DPR Fadli Zon.
Rapat kali ini bersifat konsultasi dan merupakan tindak lanjut surat dari Komisi II DPR.
Rapat dihadiri juga oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jampidum, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Pimpinan Komisi II dan III DPR juga turut hadir dalam rapat gabungan ini.
Politik uang dan isu SARA menjadi fokus pembahasan yang utama dalam pertemuan ini.
Aparat penegak hukum dalam Pilkada serentak juga menjadi hal penting untuk dibahas. DPR ingin memastikan Polri/TNI netral dalam Pilkada.
DPR menggelar rapat dengan pemerintah, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, KPU, dan Bawaslu di Ruang Pansus B, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Rapat tersebut membahas politik uang hingga penundaan pemeriksaan calon kepala daerah terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
Rapat digelar di Ruang Pansus B, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018). Rapat berjalan terbuka.
Rapat dipimpin oleh Plt Ketua DPR Fadli Zon.
Rapat kali ini bersifat konsultasi dan merupakan tindak lanjut surat dari Komisi II DPR.
Rapat dihadiri juga oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jampidum, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Pimpinan Komisi II dan III DPR juga turut hadir dalam rapat gabungan ini.
Politik uang dan isu SARA menjadi fokus pembahasan yang utama dalam pertemuan ini.
Aparat penegak hukum dalam Pilkada serentak juga menjadi hal penting untuk dibahas. DPR ingin memastikan Polri/TNI netral dalam Pilkada.