Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston juga Diperiksa KPK

Mengenakan kemeja batik hitam ungu, Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston mendatangi Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Jumat (5/1/2018). 
Cornelis diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 dengan tersangka Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin.
Cornelis pun membantah meminta sejumlah uang suap atau disebut uang 'ketok' sebesar Rp 4,7 miliar yang diserahkan Erwan Malik agar anggota DPRD Jambi hadir dalam pembahasan RAPBD 2018.
Sebelumnya KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin.
Kasus ini terungkap dari OTT yang dilakukan KPK pada Selasa (28/11) lalu. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.
Duit suap tersebut diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut 'duit ketok'. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018. KPK menduga seluruh fraksi di DPRD Jambi menerima suap tersebut. Lembaga antirasuah ini juga menerima pengembalian uang senilai ratusan juta rupiah dari anggota DPRD Jambi. Uang itu kemudian disita KPK sebagai tambahan barang bukti. 
Mengenakan kemeja batik hitam ungu, Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston mendatangi Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Jumat (5/1/2018). 
Cornelis diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 dengan tersangka Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin.
Cornelis pun membantah meminta sejumlah uang suap atau disebut uang ketok sebesar Rp 4,7 miliar yang diserahkan Erwan Malik agar anggota DPRD Jambi hadir dalam pembahasan RAPBD 2018.
Sebelumnya KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin.
Kasus ini terungkap dari OTT yang dilakukan KPK pada Selasa (28/11) lalu. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.
Duit suap tersebut diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut duit ketok. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018. KPK menduga seluruh fraksi di DPRD Jambi menerima suap tersebut. Lembaga antirasuah ini juga menerima pengembalian uang senilai ratusan juta rupiah dari anggota DPRD Jambi. Uang itu kemudian disita KPK sebagai tambahan barang bukti.