Nur Alam Jalani Sidang Kasus Korupsi Penerbitan Izin

Jakarta - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam menjalani sidang kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan untuk penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tambang nikel PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Sulawesi Tenggara, Nur Alam mendengarkan keterangan saksi saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/12).

Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Dalam kasus ini, Nur Alam diduga menerima kick back (komisi) dari izin yang dikeluarkannya itu. KPK menyebut SK yang diterbitkan Nur Alam dan menyalahi aturan yaitu SK Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra.

Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Nur Alam Jalani Sidang Kasus Korupsi Penerbitan Izin

nur alam

Foto

Nur Alam Jalani Sidang Kasus Korupsi Penerbitan Izin

Harvey Moeis Jalani Sidang Vonis Kasus Korupsi Timah

Eks Presiden Korsel Yoon Kembali Jalani Sidang Kasus Pemberontakan

Tom Lembong Jalani Sidang Lanjutan Kasus Impor Gula

Ekspresi Harvey Moeis Jalani Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Timah

Dono Parwoto Sidang Perdana Kasus Korupsi Tol MBZ

Potret Sidang Lanjutan Eks Dirjen Minerba dalam Kasus Korupsi Timah

Potret Harvey Moeis Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Timah

Tangsel Darurat Sampah Gegara Kasus Korupsi

Dewan Pakar Tentukan 35 Nama untuk 7 Kategori Adhyaksa Awards 2025

Infografis

Tahapan Adhyaksa Awards 2025

Wakil Ketua Komisi III DPR Puji Hoegeng Awards 2025, Harap Kategori Ditambah

Ketua Komnas HAM Apresiasi Hoegeng Awards: Perkuat Polri Lebih Berintegritas