Memperingati Hari Tani Nasional, massa dari aliansi tani dan nelayan menggelar unjuk rasa menuntut reformasi agraria.
Mereka berharap pemerintah lebih berpihak pada petani gurem atau petani kecil.
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mendesak pemerintahan Jokowi-JK segera meluruskan pelaksanaan reforma agraria yang sesuai dengan UUD Pasal 33, UUPA 1960 dan Tap MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria-Pembaruan Sumber Daya Alam. Reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Darurat agraria itu berupa ketimpangan struktur agraria. Mayoritas hutan Indonesia dikuasai perusahaan kehutanan, 22 juta hektare tanah yang diperuntukkan bagi perkebunan semuanya dimiliki perusahaan swasta dan negara.
Rakyat hanya memperoleh ruang-ruang sisa, yakni tanah kritis, tanah tidak subur, bantaran sungai, serta di pinggir pantai. Ruang sisa tersebut setiap saat mudah sekali digusur negara.
16 proyek reklamasi dituding menghilangkan sumber penghidupan lebih dari 107 ribu keluarga nelayan. Pemberian izin tambang pesisir, pembangunan pariwisata dan pulau-pulau kecil dituding merampas sumber kehidupan masyarakat.
Aksi Hari Tani terebut digelar di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/09/2017).
