Anggota DPR fraksi Golkar, Markus Nari, usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Markus mengaku ditanya soal anggaran saat terjadinya korupsi KTP elektronik.
Menurutnya, saat itu tidak ada penyimpangan yang terjadi. Apa yang dijalankan sudah sesuai dengan kebijakan.
Politisi Golkar ini juga tidak ditanya lebih lanjut soal teknis, tapi soal anggaran yang tiba-tiba muncul. Anggota Komisi II DPR ini membenarkan adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, dalam persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) 6 April lalu, tersangka korupsi e-KTP Irman sempat menyebut bahwa Markus menerima suntikan dana Rp 4,4 miliar yang disampaikan lewat Sugiharto. Namun Markus membantah hal ini.
