IDI Minta Aktor Intelektual Kasus Vaksin Palsu Ditangkap

Ketua Umum IDI Prof Dr Ilham Oetomo Marsis SpOG (tengah) didampingi (ki-ka) Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Sussi Setiawaty, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Sri Rachmani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) IDI Adib Khumaidi, dan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan menggelar jumpa pers terkait kasus vaksin palsu di Kantor IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).
Ketua Umum IDI Prof Dr Ilham Oetomo Marsis SpOG mengatakan, Bareskrim harus melihat kasus tersebut secara menyeluruh demi kepercayaan masyarakat pada dokter-dokter Indonesia. Bareskrim harus mencari aktor intelektual dalam kasus ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) IDI Adib Khumaidi menunjukkan surat penyataan sikap PB IDI, PERSI, dan ARSSI terkait kasus vaksin palsu.
Adib Khumaidi mengatakan, IDI tidak akan menghalangi pihak kepolisian jika memang dokter atau tenaga kesehatan lainnya terbukti secara langsung terlibat dalam kasus ini, baik sebagai produsen maupun pengedar.
Dalam jumpa pers ini, Ketua Umum IDI juga menyebut pengawasan pengadaan vaksin oleh otoritas yang berwenang selama ini masih lemah.
Ketua Umum IDI Prof Dr Ilham Oetomo Marsis SpOG (tengah) didampingi (ki-ka) Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Sussi Setiawaty, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Sri Rachmani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) IDI Adib Khumaidi, dan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan menggelar jumpa pers terkait kasus vaksin palsu di Kantor IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).
Ketua Umum IDI Prof Dr Ilham Oetomo Marsis SpOG mengatakan, Bareskrim harus melihat kasus tersebut secara menyeluruh demi kepercayaan masyarakat pada dokter-dokter Indonesia. Bareskrim harus mencari aktor intelektual dalam kasus ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) IDI Adib Khumaidi menunjukkan surat penyataan sikap PB IDI, PERSI, dan ARSSI terkait kasus vaksin palsu.
Adib Khumaidi mengatakan, IDI tidak akan menghalangi pihak kepolisian jika memang dokter atau tenaga kesehatan lainnya terbukti secara langsung terlibat dalam kasus ini, baik sebagai produsen maupun pengedar.
Dalam jumpa pers ini, Ketua Umum IDI juga menyebut pengawasan pengadaan vaksin oleh otoritas yang berwenang selama ini masih lemah.