Al Araf dari Imparsial, Puri Kencana Putri dari Kontras dan Mufti Makaarim dari Pusat Kajian Keamanan Migrasi dan Perbatasan memberikan keterangan pers di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Mereka menyoroti menguatnya praktik pembatasan negara pada arena kebebasan sipil, juga diikuti dengan lahirnya sejumlah kebijakan keamanan yang membangun sentimen negatif pada praktik demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
Menurut mereka, kelahiran kebijakan keamanan kontroversial seperti bela negara, praktik pelatihan militer kepada kelompok preman dan paramiliter, termasuk agenda Menhan untuk memerangi ideologi marxisme melalui rencana pembentukan kantor kementerian pertahanan di tingkat provinsi dan intelijen pertahanan adalah wujud minimnya kontrol sipil demokratik atas sektor keamanan di Indonesia.
