Sejumlah massa membentangkan spanduk dan papan berisi tuntutan mereka yakni : Polisi dilarang intervensi kasus Irhami Ridjani, Tangkap dan penjarakan Irhami Ridjani, Polisi dilarang tebang pilih dalam penegakan hukum.
Formasih menyesalkan sikap Polda Kalsel yang menunda kasus hukum mantan Bupati Kotabaru, Irhami Ridjani, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bahkan sudah dilakukan pemanggilan ketiga oleh Polda Kalsel.
Instruksi Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti agar jajarannya menunda dulu proses hukum calon Kepala Daerah bermasalah atau tersangkut kasus hukum baik yang pertahanan ataupun bukan sampai Pilkada serentak selesai menimbulkan pro kontra di masyarakat apalagi karena alasan demi menjaga netralitas Polri.
Penegak hukum Polri justru "terseret" pada pusaran politik tarik-menarik dalam proses pilkada serentak.
Netralitas Polri harusnya ditunjukkan dengan tetap berkomitmen pada upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu.
