Menkeu Bambang Brodjonegoro menyerahkan pengambilan keputusan tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) kepada pimpinan DPR. Pool/Lamhot Aritonang/detikFoto.
(Kiri ke kanan) Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rapat paripurna. Pool/Lamhot Aritonang/detikFoto.
Menkeu Bambang Brodjonegoro menghadiri sidang paripurna membahas pengambilan keputusan pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Pool/Lamhot Aritonang/detikFoto.
Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon. Pool/Lamhot Aritonang/detikFoto.
Salah satu agenda rapat paripurna adalah pengambilan keputusan tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Pencabutan Perppu ini sudah diupayakan oleh 3 orang Menkeu, baru kini giliran Menkeu Bambang Brodjonegoro Perppu ini sukses dicabut. Pool/Lamhot Aritonang/detikFoto.
Suasana rapat paripurna yang membahas pengambilan keputusan tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Pool/Lamhot Aritonang/detikFoto.
(Kiri ke kanan) Wakil Ketua Fadli Zon, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Ketua DPR Setya Novanto, dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tampak berbincang-bincang. Pool/Lamhot Aritonang/detikFoto.
Dengan pencabutan Perppu ini maka ada kesempatan dibahas RUU JPSK. Ini adalah salah satu RUU yang disebut sebagai protokol krisis di sistem keuangan nasional. Pool/Lamhot Aritonang/detikFoto.
