DPR dan Pemerintah Bahas Pilkada

Rapat berlangsung di Ruang Pansus C, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015). Lamhot Aritonang/detikFoto.
Pihak-pihak yang hadir adalah Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad. Masing-masing didampingi oleh jajarannya, di antaranya tampak Kabareskrim Komjen Budi Waseso yang mendampingi Kapolri. Lamhot Aritonang/detikFoto.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Hadir pula Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin serta pimpinan fraksi-fraksi. Fadli mengungkapkan bahwa rapat ini adalah tindaklanjut rapat pada 25 Juni 2015. Saat itu, DPR meminta pemerintah mempersiapkan data kesiapan Pilkada yang terperinci. Lamhot Aritonang/detikFoto.
Selain itu, DPR juga sudah menerima MK yang meminta agar UU MK direvisi terkait waktu penyelesaian sengketa Pilkada. MK mengalami kesulitan dengan aturan yang ada sekarang. Lamhot Aritonang/detikFoto.
Rapat kemudian dimulai dengan paparan dari perwakilan pihak terkait satu per satu. Rapat berlangsung secara terbuka. Lamhot Aritonang/detikFoto.
Rapat berlangsung di Ruang Pansus C, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015). Lamhot Aritonang/detikFoto.
Pihak-pihak yang hadir adalah Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad. Masing-masing didampingi oleh jajarannya, di antaranya tampak Kabareskrim Komjen Budi Waseso yang mendampingi Kapolri. Lamhot Aritonang/detikFoto.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Hadir pula Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin serta pimpinan fraksi-fraksi. Fadli mengungkapkan bahwa rapat ini adalah tindaklanjut rapat pada 25 Juni 2015. Saat itu, DPR meminta pemerintah mempersiapkan data kesiapan Pilkada yang terperinci. Lamhot Aritonang/detikFoto.
Selain itu, DPR juga sudah menerima MK yang meminta agar UU MK direvisi terkait waktu penyelesaian sengketa Pilkada. MK mengalami kesulitan dengan aturan yang ada sekarang. Lamhot Aritonang/detikFoto.
Rapat kemudian dimulai dengan paparan dari perwakilan pihak terkait satu per satu. Rapat berlangsung secara terbuka. Lamhot Aritonang/detikFoto.