Hal tersebut disampaikan para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Polri saat jumpa pers di Kantor Transparency International Indonesia (TII), Jakarta, Jumat (3/8).
Sebelumnya Kabareskrim Komjen Sutarman mengatakan akan tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan driving simulator.
Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Polri menganggap tindakan kepolisian tersebut membuat penetapan tersangka tersebut cacat hukum.
Menurut mereka polisi harus menghentikan upaya menghalang-halangi KPK mengakses dokumen yang disita.
Mereka juga meminta Kejaksaan Agung menolak berkas dari kepolisian dan tidak melanjutkan ke penuntutan karena proses penyidikan cacat hukum.
