Lokakarya nasional yang bertajuk 'Mitigasi Resiko Terkait Dengan Diskresi Kepala Daerah Agar Terhindar Dari Pidana Korupsi digelar oleh APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).
Sekitar 150 Kepala Daerah seluruh Indonesia, dimana mayoritas Bupati, menghadiri lokakarya nasional tersebut.
Lokarkarya ini diharapkan akan terwujud kesamaan pandangan dan pemahaman anatar para Kepala Daerah dengan para Penegak Hukum serta Pakar Hukum mengenai batasan dan perbedaan yang jelas antara ranah Hukum Administrasi Negara dengan ranah Hukum Pidana terkait dengan Diskresi/kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Daerah.
Kepala Badan Diklat Tarmzi Karim (kiri), mewakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membuka lokarkarya nasional yang bertajuk 'Mitigasi Resiko Terkait Dengan Diskresi Kepala Daerah Agar Terhindar Dari Pidana Korupsi'.
