Menurut peserta demo, masih banyak terdapat jumlah data pemilih ganda atau fiktif yang sangat besar dan signifikan.
Mereka juga menuntut agar KPUD dan Panwaslu Kada DKI Jakarta untuk mempidanakan oknum aparat Pemprov, Kota, Kecamatan, Kelurahan bahkan RW dan RT yang terbukti terlibat dalam kasus DPT tersebut.
Dalam orasinya mereka menuntut agar KPUD dan Panwaslu menuntaskan kisruh dalam kasus Daftar Pemilih Tetap sebelum hari pencoblosan.
