Korupsi yang dilakukan politisi dinilai mendorong 'kecemburuan sosial' di tubuh militer. Niat militer yang hendak turun tangan menangani demontrasi sipil dianggap sebagai puncak kecemburuan tersebut.
Praktisi dan pengamat hukum Johnson Panjaitan memaparkan pandangannya. Menurutnya, niat militer menangani demontrasi sipil dianggap inkonstitusional dan mengkhianati reformasi.
(Ki-ka): Pengamat politik Univ. Paramadina Herdi Sahrasad, Jhonson Panjaitan, Adi Masardi, Wakil Ketua DPD Ida Laude dan pengamat politik militer Teguh Santosa. Kesemuanya satu suara menolak peran militer menangani demontrasi sipil dan buruh.
