Banggar DPR Diperiksa BK DPR

Ketua Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng (kedua kiri) didampingi pimpinan Banggar lainnya Mirwan Amir (kedua kanan), Tansil Linrung (kanan) dan Olly Dondo Kambey memberikan keterangan pers seusai diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPR. Ramses/detikcom.
Badan Anggaran DPR membantah menentukan anggaran Rp 20 miliar untuk renovasi ruangan kerjanya. Menurut Ketua Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng, Banggar DPR hanya meminta agar ruang Banggar tidak didominasi warna partai tertentu. Ramses/detikcom.
Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat) diserbu wartawan saat melihat ruangan rapat Banggar. Ramses/detikcom.
Ruang rapat Banggar DPR seluas 100 meter persegi, berisi 200 kursi ergonomis yang diimpor dari Jerman, alat audio-visual canggih berperedam suara dan dilapisi karpet impor. Ramses/detikcom.
Proyek renovasi ruangan Banggar DPR Rp 20 miliar mendapat sorotan tajam dari rakyat. Selain karena nilainya yang fantastis, juga karena tidak ada satu pun yang bertanggung jawab atas munculnya ongkos itu. Banggar DPR, Ketua BURT dan Setjen DPR saling lempar. Ramses/detikcom.
Ketua Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng (kedua kiri)  didampingi pimpinan Banggar lainnya Mirwan Amir (kedua kanan), Tansil Linrung (kanan) dan Olly Dondo Kambey  memberikan keterangan pers seusai diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPR. Ramses/detikcom.
Badan Anggaran DPR membantah menentukan anggaran Rp 20 miliar untuk renovasi ruangan kerjanya. Menurut Ketua Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng, Banggar DPR hanya meminta agar ruang Banggar tidak didominasi warna partai tertentu. Ramses/detikcom.
Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat) diserbu wartawan saat melihat ruangan rapat Banggar. Ramses/detikcom.
Ruang rapat Banggar DPR seluas 100 meter persegi, berisi 200 kursi ergonomis yang diimpor dari Jerman, alat audio-visual canggih berperedam suara dan dilapisi karpet impor. Ramses/detikcom.
Proyek renovasi ruangan Banggar DPR Rp 20 miliar mendapat sorotan tajam dari rakyat. Selain karena nilainya yang fantastis, juga karena tidak ada satu pun yang bertanggung jawab atas munculnya ongkos itu. Banggar DPR, Ketua BURT dan Setjen DPR saling lempar. Ramses/detikcom.