50 Tahun Berlalu, Jejak Mao Zedong Terus Bayangi China Modern

Mao Zedong meninggal dunia pada 9 September 1976. Pemimpin revolusioner yang membawa Partai Komunis Cina (PKC) ke tampuk kekuasaan sekaligus pendiri Republik Rakyat Cina ini meninggalkan warisan sejarah yang penuh kontradiksi.

Ia membentuk narasi revolusi, pembangunan bangsa, dan kemerdekaan nasional, tetapi juga meninggalkan trauma sosial mendalam akibat serangkaian kampanye politik dan persekusi.

50 tahun transformasi: Seberapa jauh Cina bergerak?

Dalam lima dekade terakhir, Cina telah mengalami perubahan yang sangat drastis.

Ketika Mao meninggal, Cina masih merupakan negara komunis yang miskin dan relatif terisolasi. Kini, Cina adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, tertanam dalam rantai pasokan dan nilai kapitalisme global, dengan sektor swasta yang besar, kelas menengah perkotaan yang luas, dan masyarakat yang sangat terdigitalisasi.

Zhang Lun, profesor di Universitas Cergy-Paris mengatakan Mao meninggalkan empat warisan politik utama: sistem politik otoriter yang sangat tersentralisasi; model tata kelola yang mengandalkan revolusi dan kampanye politik untuk menyelesaikan masalah sosial; kecenderungan populis yang ditandai dengan anti-elitisme dan anti-rasionalisme; serta visi utopis tentang egalitarianisme dan moralisme.

Dari perspektif warisan politik, kata Zhang kepada DW, perubahan paling mendasar di Cina selama lima dekade terakhir adalah "de-Maoisme", sementara tantangan terbesarnya adalah proses ini tidak pernah selesai sepenuhnya.

Supremasi partai jadi warisan abadi

Nama Mao masih tertulis dalam konstitusi PKC, pemikirannya masih menjadi bagian dari ideologi resmi Cina, dan potretnya masih tergantung di Lapangan Tiananmen, Beijing.

Mao membantu membentuk Partai Komunis Cina, dan sikapnya yang kukuh tentang supremasi partai atas negara dan masyarakat telah menjadi prinsip fundamental yang bertahan selama beberapa dekade, kata Jean Christopher Mittelstaedt, profesor di Universitas Zurich.

Jurnalis veteran dan komentator politik Chang Ping sepakat, menambahkan bahwa yang benar-benar bertahan adalah inti institusional dari prinsip bahwa "partai memimpin segalanya," yang melayani visi negara untuk mampu "memusatkan sumber daya guna menyelesaikan tugas-tugas besar."

PKC, katanya, bisa mengejar tujuan-tujuan semacam itu "dengan segala cara", yang berarti kepentingan rakyat biasa bisa dikorbankan semaksimal mungkin demi mempertahankan rezim.

Kembali ke 'era Mao'?

Di bawah pemimpin saat ini, Xi Jinping, sejumlah konsep politik dan metode tata kelola yang dikaitkan dengan era Mao, seperti persatuan ideologi dan semangat "perjuangan", kembali mendapat perhatian.

Tindakan Xi seperti menghapus batas masa jabatan presiden, memperkuat otoritas pribadinya, dan memasukkan pemikirannya ke dalam konstitusi partai dan negara telah mengundang perbandingan antara dirinya dan Mao.

Chang berpendapat bahwa istilah "kembali" itu sendiri menyesatkan, karena elemen-elemen era Mao tidak pernah sepenuhnya hilang.

Zhang berpandangan serupa. Pemerintahan otoriter, kekakuan politik, lemahnya supremasi hukum, dan tidak adanya jaminan efektif atas hak-hak warga, menurutnya, bukan hanya elemen penting dari warisan politik Mao, tetapi juga termasuk kesinambungan paling signifikan antara era Mao dan sistem politik Cina saat ini.

Dan Xi, yang secara pribadi menderita selama Revolusi Kebudayaan, tampak semakin mendekati kebijakan-kebijakan era Mao.

"Apa yang dipelajari Xi dari Revolusi Kebudayaan bukan pelajaran seorang korban, tetapi pelajaran tentang kekuasaan," kata Chang kepada DW.

Pelajarannya bukan bahwa "sistem seperti itu tidak boleh pernah ada lagi," tetapi justru bahwa "siapa pun yang kehilangan kekuasaan berada di bawah belas kasihan orang lain," tambahnya.

Felix Wemheuer, profesor studi Cina modern di Universitas Kln, senada dengan pandangan ini.

"Kesimpulan yang tampaknya diambil Xi dari pengalamannya sendiri dalam Revolusi Kebudayaan jelas bukan bahwa Mao harus sepenuhnya ditinggalkan," katanya kepada DW, "melainkan bahwa, demi alasan politik, status historis Mao sebagai pendiri negara, militer, dan partai harus dipertahankan."

Wemheuer memandang pendekatan kepemimpinan PKC saat ini terhadap Mao sebagai "Machiavellian secara fundamental dan pragmatis."

Dalam kebijakan ekonomi, misalnya, tidak ada tanda-tanda kembali ke era Mao, katanya. Cina saat ini menjalankan model kapitalisme negara yang sangat dinamis, dengan campuran berbagai bentuk kepemilikan yang berdampingan dan mempertahankan sektor swasta yang kuat. Begitu pula tidak ada indikasi bahwa Cina bermaksud kembali ke model negara kesejahteraan komunis era Mao.

Hal yang sama berlaku untuk gagasan "kemandirian." Cina saat ini hampir tidak mampu menarik diri dari ekonomi global dan rantai pasokan internasional.

Xi Jinping produk dari sistem warisan Mao

Para ahli mengatakan persamaan antara Mao dan Xi bisa dilihat dalam hal penekanan pada supremasi PKC, pengangkatan pemimpin inti, dan elemen-elemen populis yang menekankan kedekatan antara rakyat dan kepemimpinan.

Namun Wemheuer berpendapat Xi tidak memiliki otoritas historis Mao maupun karisma pribadinya.

Keduanya juga menjalankan kekuasaan dengan cara yang sangat berbeda. Mao bisa melewati institusi partai, bertahun-tahun tanpa mengadakan kongres partai, dan memobilisasi massa melawan aparatur partai dan negara.

Mao sendiri adalah seorang populis dengan kecenderungan anarkis tertentu, kata Wemheuer, dan bahkan menoleransi runtuhnya sementara sistem partai-negara di tingkat akar rumput pada 1966-1967.

Xi, sebaliknya, tidak akan pernah membiarkan situasi semacam itu terjadi, tegas sang ahli. Xi lebih menekankan kontrol dan tata kelola dari atas ke bawah dibanding Mao, mengonsolidasikan kekuasaan dengan memperkuat institusi dan aparatur partai.

Mittelstaedt juga mengingatkan agar tidak menyamakan Xi dengan Mao.

Pertama, Mao adalah seorang revolusioner yang menghancurkan institusi-institusi yang ada selama Revolusi Kebudayaan dan pada dasarnya bersikap anti-birokratis dalam orientasi politiknya. Xi, kata Mittelstaedt, melakukan yang sebaliknya.

Kedua, Mao berada di atas partai. Kekuasaannya datang dari "menjadi Mao itu sendiri" dan bukan dari struktur institusional partai.

Xi, sebaliknya, adalah "orang partai sejati." Otoritasnya berasal dari institusi partai, dan ia memerintah melalui institusi-institusi itu, ungkap Mittelstaedt.

"Pada akhirnya," katanya kepada DW, "Xi Jinping tetap merupakan produk dari sistem yang Mao ciptakan."

Nostalgia Mao di kalangan generasi muda?

Cina juga telah menyaksikan gelombang nostalgia Mao yang berulang, dengan sejumlah warga Cina mengutip Mao secara online dan mengungkapkan kerinduan terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai era tanpa ketimpangan sosial, ketika semua orang konon memiliki cukup makanan.

Chang berpendapat bahwa apa yang mereka rindukan bukanlah Mao itu sendiri maupun era Mao yang sesungguhnya.

Era Mao yang sebenarnya, kata Mittelstaedt, ditandai dengan hierarki yang kaku, merujuk pada kesenjangan pendaftaran rumah tangga antara perkotaan dan pedesaan, perbedaan tingkat hak istimewa dan pasokan bagi para pejabat, serta sistem di mana latar belakang keluarga bisa menentukan nasib seseorang. Ini dalam banyak hal lebih tidak setara dari Cina saat ini, dan menyuarakan keluhan bisa berakibat fatal.

Visi yang dibayangkan tentang dunia yang lebih setara itu, tegasnya, sebenarnya merupakan dakwaan terhadap situasi saat ini, dengan ketimpangan yang melebar, harga perumahan yang melonjak, dan mobilitas sosial yang makin terbatas.

Namun banyak yang mengungkapkan ketidakpuasan dengan realitas masa kini melalui citra dan bahasa Mao.

Menurut Chang, ini terkait dengan menyempitnya ruang kritik publik di Cina. Ketika bentuk-bentuk ekspresi politik seperti serikat pekerja independen, protes jalanan, media bebas, dan partai oposisi sangat dibatasi, Mao tetap menjadi simbol historis yang tidak bisa sepenuhnya dikecualikan oleh ideologi resmi.

Hasilnya adalah ironi yang mencolok, katanya, menunjuk pada sejumlah orang yang menggunakan bahasa Mao tentang anti-birokrasi, perlawanan terhadap penindasan, bahkan "pemberontakan" untuk mengkritik apa yang mereka lihat sebagai korupsi, ketimpangan, dan penyalahgunaan kekuasaan di Cina Xi saat ini.

Mittelstaedt mengatakan hal ini menjadikan Mao sebagai pedang bermata dua. Ia tetap menjadi simbol penting legitimasi politik PKC, tetapi sebagian bahasa revolusioner yang ia tinggalkan juga bisa diubah menjadi tolok ukur untuk mengukur dan mengkritik realita masa kini.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

Editor: Muhammad Hanafi

Lihat juga Video 'WN China Ditangkap usai Kepergok Selundupkan 10,4 Kg Emas Senilai Rp 26 M':