.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengirimkan rancangan kesepakatan nuklir sipil dengan Arab Saudi ke Kongres AS untuk ditinjau, sembari tetap menegaskan bahwa perjanjian itu hanya akan berlaku jika Riyadh menormalisasi hubungan dengan Israel.
Dokumen rahasia itu diserahkan ke Capitol Hill pada hari Senin (24/08) sesuai ketentuan Undang-Undang Energi Atom, demikian kata seorang pejabat pemerintahan Trump, seorang staf kongres, dan dua orang lain yang mengetahui masalah ini. Semuanya berbicara tanpa menyebutkan nama karena tidak berwenang berkomentar secara terbuka tentang hal yang diklasifikasikan.
"Posisi presiden tidak berubah bahwa kesepakatan ini hanya akan berjalan jika Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords," kata pejabat AS itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesepakatan itu ditandatangani bulan lalu di Washington oleh Menteri Energi AS Chris Wright dan mitranya dari Arab Saudi. Namun sehari kemudian, Trump mengumumkan bahwa normalisasi hubungan Saudi dengan Israel melalui Abraham Accords menjadi syarat pelaksanaan perjanjian tersebut, sebuah langkah yang mengejutkan pihak Saudi.
Apa isi kesepakatan ini?
Perjanjian 30 tahun ini memungkinkan perusahaan-perusahaan AS mengekspor teknologi nuklir sipil ke Arab Saudi, termasuk pembangunan reaktor AP1000 yang bernilai puluhan miliar dolar dan akan menguntungkan Westinghouse, perusahaan yang dimiliki bersama oleh Cameco berbasis di Kanada dan Brookfield Asset Management.
Hal yang tidak biasa, seluruh isi kesepakatan ini diklasifikasikan pada tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Perjanjian nuklir sipil sebelumnya dengan negara-negara lain, yang dikenal sebagai perjanjian 123, telah dipublikasikan, meski beberapa di antaranya memiliki lampiran rahasia yang tidak dirilis.
Berdasarkan aturan, Kongres AS memiliki 90 hari masa sidang untuk meninjau kesepakatan ini. Kecuali Kongres meloloskan resolusi bersama yang menolak perjanjian tersebut dalam periode tinjauan, kesepakatan itu bisa berlaku tanpa pemungutan suara dari salah satu kamar. Jika Kongres menolak, Trump bisa memveto keputusan itu, yang kemudian membutuhkan mayoritas dua pertiga di Kongres AS untuk mengesampingkan veto tersebut.
Kritik dan kekhawatiran
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat dan para pendukung nonproliferasi nuklir mengkritik perjanjian ini karena tidak melarang Arab Saudi memperkaya uranium atau memproses ulang limbah nuklir, dua jalur potensial untuk membuat senjata nuklir. UEA menyetujui langkah-langkah semacam itu, yang dikenal sebagai "gold standard", dalam kesepakatan nuklir sipilnya dengan Washington pada 2009.
Pemerintahan Trump menyatakan kesepakatan ini sudah memiliki langkah-langkah non-proliferasi yang diwajibkan oleh hukum. Namun Henry Sokolski, kepala Nonproliferation Policy Education Center, memperingatkan bahwa dengan memulai proses ini, Trump membuka kemungkinan Kongres AS membiarkan kesepakatan berjalan tanpa syarat pengayaan uranium dan pengakuan Israel. "Ini jauh dari ideal jika kamu serius soal tidak ada pengayaan dan pengakuan terhadap Israel," kata Sokolski.
Hambatan diplomatik yang masih mengadang
Normalisasi hubungan Saudi-Israel masih jauh dari jangkauan. Arab Saudi menegaskan normalisasi dengan Israel mengharuskan adanya jalur yang jelas dan tidak bisa dibalikkan menuju pembentukan negara Palestina. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan negara Palestina sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima demi keamanan negaranya.
Latar belakang diplomatik ini menambah ketidakpastian. Presiden Joe Biden sebelumnya juga mendorong kesepakatan nuklir serupa dan ingin mengaitkannya dengan Abraham Accords. Para diplomat sempat berpikir Riyadh sudah dekat dengan normalisasi dengan Israel pada 2023, sebelum perang Israel di Gaza yang dimulai Oktober 2023 mengubah peta situasi sepenuhnya.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris
Editor: Muhammad Hanafi & Ayu Purwaningsih
Lihat juga Video: Isu Khashoggi Bikin Pertemuan Donald Trump-MBS Memanas
