.webp)
Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi menyepakati kerja sama pembangunan program nuklir sipil. Perjanjian yang diumumkan pada hari Rabu (22/07) itu disebut Washington sebagai tonggak baru kerja sama strategis kedua negara. Namun, di Israel, kesepakatan tersebut justru memicu kekhawatiran akan lahirnya perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.
Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menandatangani dua dokumen, yakni perjanjian kerja sama nuklir untuk tujuan damai dan perjanjian pengamanan bilateral.
Menurut Departemen Energi AS, kedua dokumen itu menjadi landasan hukum bagi kemitraan bernilai miliaran dolar yang berlangsung selama beberapa dekade. Proyek ini juga diklaim tetap memenuhi standar keselamatan dan nonproliferasi nuklir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski dokumen perjanjian belum dipublikasikan, harian AS Wall Street Journal melaporkan salah satu klausul memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi. Departemen Energi AS tidak mengonfirmasi maupun membantah laporan tersebut.
Kesepakatan itu masih harus mendapat persetujuan Kongres. Namun, berbekal suara mayoritas, Partai Republik diyakini akan mampu melapangkan jalan bagi Gedung Putih.
Kekhawatiran Israel atas kesepakatan teknologi nuklir
Pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan kerja sama tersebut justru memperkuat rezim nonproliferasi nuklir. Wright mengatakan seluruh proyek akan mengandalkan teknologi dan ilmuwan Amerika serta memenuhi standar keselamatan tertinggi.
Namun, dalih tersebut tidak meredakan kritik. Senator Demokrat Bernie Sanders menilai kebijakan Trump bersifat kontradiktif. Menurut dia, Trump melancarkan perang terhadap Iran dengan alasan menghentikan pengayaan uranium, tetapi kini justru mengizinkan sekutu dekatnya, Arab Saudi, mengembangkan kemampuan serupa.
Kekhawatiran yang sama datang dari Israel. Meski Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan tanggapan resmi, sejumlah tokoh politik oposisi menilai kesepakatan tersebut mengancam kepentingan strategis Israel.
Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett menyebut perjanjian itu sebagai "kegagalan strategis yang serius".
Mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman bahkan menilai program nuklir sipil Arab Saudi pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan senjata nuklir. Dia mendesak pemerintah Israel melobi Kongres AS agar menggagalkan kesepakatan tersebut.
Benny Gantz, mantan Kepala Staf Militer Israel, juga mempertanyakan keputusan Washington. Menurutnya, tidak ada pejabat keamanan Israel yang menganggap pemberian kemampuan nuklir sipil kepada Arab Saudi—tanpa diiringi pembentukan aliansi keamanan kawasan yang lebih luas—sebagai langkah yang menguntungkan keamanan Israel.
Melemahnya nonproliferasi?
Kesepakatan nuklir AS dengan Riyadh sebenarnya telah dirintis sejak pemerintahan pertama Donald Trump dan berlanjut pada era Presiden Joe Biden. Namun, pembahasannya berulang kali tersendat karena kekhawatiran kelompok pengawas nonproliferasi bahwa teknologi tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi Arab Saudi untuk mengembangkan senjata nuklir.
Selama ini Washington juga berupaya mengaitkan kerja sama nuklir dengan agenda yang lebih luas, yakni normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel serta pembentukan pakta pertahanan antara Washington dan Riyadh. Dalam kesepakatan terbaru, unsur normalisasi dengan Israel tidak menjadi bagian dari paket perjanjian.
Kapabilitas pengayaan uranium tergolong sangat sensitif dalam rezim nonproliferasi karena bisa membuka jalan menuju persenjataan nuklir. "Pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi dapat memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan dan menimbulkan risiko hilangnya kendali yang berbahaya," kata Benett.
Uni Emirat Arab, negara tetangga Arab Saudi, sebelumnya menandatangani Perjanjian 123 dengan Amerika Serikat untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Barakah dengan bantuan Korea Selatan. Namun, UEA tidak meminta fasilitas pengayaan uranium sendiri.
Teknologi nuklir tanpa pengayaan uranium selama ini dianggap pakar nonproliferasi sebagai "standar emas" bagi negara-negara yang ingin memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai.
Editor: Arti Ekawati
Tonton juga video "Trump Siapkan Serangan ke Lokasi Nuklir Baru Iran"
(nvc/nvc)
