.webp)
"Tahun lalu perkumpulan seniman perempuan yang aku dirikan lolos dapat dana Indonesia dari pemerintah. Namun proses administrasinya 'gila-gilaan' susahnya dan ribet untuk bikin video dokumenter," keluh Olin Monteiro, pendiri asosiasi seni kreasi perempuan, Artsforwomen. "Pencairan dananya tiga kali dan sekarang baru tahap pertama, padahal itu dana dari tahun 2025.
"Mengajukan permohonan ke penyokong dana internasional, kini saingannya luar biasa banyak." Tujuh tahun belakangan ia berusaha untuk mendanai sendiri aktivitas komunitas lewat jualan buku-buku, mengajar, menggelar acara-acara seperti garage sale barang-barang preloved (barng bekas pakai yang kondisinya masih baik), dan lain sebagainya.
Pemangkasan bantuan bagi perempuan melumpuhkan organisasi perempuan yang bekerja di tengah krisis kemanusiaan. Akibatnya, di seluruh dunia, sedikitnya satu juta perempuan dan anak perempuan kehilangan akses terhadap layanan penting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan terbaru badan PBB urusan perempuan, UN Women bertajuk "Beyond the Breaking Point", yang dirilis akhir pekan lalu menemukan bahwa 84 persen organisasi perempuan melaporkan meningkatnya permintaan atas layanan mereka sejak Januari 2025. Namun, hampir sembilan dari 10 organisasi kini tidak lagi mampu memenuhi tingkat kebutuhan yang ada akibat penurunan tahunan bantuan pembangunan resmi yang paling tajam sepanjang sejarah.
"Organisasi perempuan yang kini terancam tutup berada di garis depan berbagai krisis kemanusiaan paling parah di dunia. Di negara-negara seperti Afganistan, Republik Demokratik Kongo, dan Haiti, mereka bekerja di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh aktor internasional dan tetap bertahan jauh setelah perhatian dunia beralih ke tempat lain. Setiap dolar yang ditarik dari organisasi perempuan berarti satu dolar yang hilang bagi penyintas kekerasan seksual terkait konflik, para ibu yang mengungsi, anak perempuan yang terpaksa putus sekolah, serta masyarakat yang sedang berjuang untuk bertahan hidup," ujar Kepala Aksi Kemanusiaan UN Women, Sofia Calltorp dalam keterangan persnya.
Butuh dana kemanusiaan
Runtuhnya organisasi-organisasi perempuan terjadi ketika kebutuhan kemanusiaan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tandas UN Women. Secara global, sekitar 120 juta perempuan dan anak perempuan membutuhkan bantuan serta perlindungan. Sebanyak 84 persen organisasi yang disurvei melaporkan bahwa permintaan terhadap layanan mereka meningkat sejak Januari 2025.
Namun, hampir sembilan dari 10 organisasi menyatakan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Bahkan, dua dari lima organisasi memperkirakan akan menghentikan operasinya—baik sementara maupun permanen—dalam waktu satu tahun ke depan.
Sebanyak 65 persen organisasi yang dipimpin perempuan melaporkan bahwa staf mereka tetap bekerja tanpa menerima gaji demi memastikan layanan tetap tersedia.
Di tengah upaya bertahan hidup, 48 persen organisasi—hampir separuh responden—melaporkan meningkatnya kelelahan kerja (burnout) di kalangan staf. Sementara itu, 88 persen organisasi menyatakan kondisi kesehatan mental perempuan dan anak perempuan yang mereka layani terus memburuk.
Sebanyak 92 persen organisasi melaporkan meningkatnya tingkat kemiskinan di kalangan perempuan yang mereka layani, sedangkan 82 persen menyaksikan semakin banyak anak perempuan yang putus sekolah.
Kasus kekerasan seksual terkait konflik meningkat dua kali lipat sepanjang 2025, justru ketika sistem perlindungan bagi para penyintas mulai runtuh.
Sebanyak 86 persen organisasi perempuan melaporkan meningkatnya kekerasan berbasis gender di komunitas yang mereka layani. Selain itu, 62 persen organisasi menyatakan bahwa ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan kini sudah tidak tersedia lagi atau kapasitasnya berkurang secara signifikan.
Banyak organisasi perempuan dibubarkan
Pembubaran organisasi-organisasi perempuan terjadi di tengah meningkatnya kemunduran global terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Satu dari lima organisasi telah menghentikan kegiatan yang bertujuan memperkuat kepemimpinan perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Lebih dari separuh organisasi juga menyaksikan menurunnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan komunitas dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.
UN Women menyerukan investasi yang berkelanjutan bagi organisasi-organisasi perempuan sebagai garda terdepan dalam respons kemanusiaan, pembela hak-hak perempuan, sekaligus fondasi bagi perdamaian dan pemulihan.
"Tanpa tindakan segera, organisasi-organisasi yang selama ini membantu menyelamatkan kehidupan perempuan dan anak perempuan di tengah krisis terburuk di dunia berisiko menjadi korban berikutnya dari perang," papar Calltorp.
Bagaimana di Indonesia?
Pemangkasan dana bagi organisasi perempuan juga terjadi di Indonesia, meskipun situasi krisis kemanusiaan tidak separah sebagaimana di benua Afrika dan kawasan perang. "Problemnya bukan hanya pemotongannya tapi juga aksesnya tidak terbuka untuk semua LSM," ujar Olin Monteiro yang juga mendengar keluhan kawan-kawan aktivis perempuan.
"Dampaknya memang terasa. Banyak organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan di Indonesia, menghadapi situasi yang lebih sulit sejak terjadinya pemotongan besar-besaran bantuan luar negeri, terutama setelah sebagian besar program USAID dihentikan pada 2025," ujar Misiyah dari organisasi Kapal Perempuan. "Tidak semua organisasi bergantung pada USAID, tetapi bagi yang selama ini menjalankan program dengan dukungan donor internasional, penghentian pendanaan berarti ada program yang harus dihentikan."
"Di organisasi seperti Kapal Perempuan maupun banyak LSM perempuan lainnya, tantangannya bukan hanya soal keberlangsungan organisasi, tetapi juga bagaimana memastikan pendampingan terhadap perempuan akar rumput tetap berjalan. Kebutuhan di lapangan tidak berkurang, justru meningkat, sementara sumber daya semakin terbatas," tandas Misiyah.
Menurutnya situasi ini juga menjadi pengingat bahwa gerakan perempuan di Indonesia tidak bisa terus bergantung pada donor internasional. "Perlu ada dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, filantropi nasional, sektor swasta, dan masyarakat agar kerja-kerja pemberdayaan perempuan memiliki fondasi pendanaan yang lebih berkelanjutan."
Pemotongan bantuan global telah membuat banyak organisasi perempuan di berbagai negara mengurangi layanan, dan sebagian bahkan terancam tutup, padahal kebutuhan masyarakat justru meningkat, pungkasnya.
*Editor: Yuniman Farid
Lihat juga Video: Kemenkes Salurkan Alkes untuk 40 Puskesmas Terdampak Bencana Sumatera
