.webp)
Hampir tidak ada keraguan bahwa ancaman nuklir di Timur Tengah meningkat selama konflik yang sedang berlangsung.
Dalam perang yang dimulai pada akhir Februari, ketika Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran, fasilitas nuklir di Iran maupun Israel ikut menjadi sasaran.
Presiden AS Donald Trump mengatakan perang terhadap Iran diluncurkan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Namun, para ahli menilai langkah ini justru bisa menjadi bumerang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepemilikan senjata nuklir selama ini dianggap sebagai alat penangkal. Logikanya, negara yang punya senjata nuklir akan lebih sulit diserang karena risikonya terlalu besar bagi lawan.
Pengamat sering mengutip kasus Korea Utara. Negara itu telah mengembangkan senjata nuklir yang, menurut sebagian pihak, membuat rezimnya sulit disentuh.
Sebaliknya, Ukraina menjadi contoh yang berlawanan. Pada 1994, Ukraina setuju menyerahkan persenjataan nuklirnya yang saat itu terbesar ketiga di dunia, sebagai imbalan jaminan keamanan dari Rusia, AS, dan Inggris. Kini muncul pandangan bahwa jika Ukraina tetap menyimpan senjata tersebut, Rusia kemungkinan besar tidak akan berani melakukan invasi.
Kemampuan membuat senjata nuklir saja belum cukup
Iran selama ini dianggap berada dalam kondisi yang disebut "latensi senjata nuklir". Artinya, Iran sudah memiliki kemampuan teknis untuk membuat bom nuklir, tetapi belum benar-benar memproduksinya.
"Selama bertahun-tahun, Iran mempertahankan ambiguitas strategis, tetap berada sedikit di bawah ambang batas pembuatan bom untuk menghindari serangan yang justru sekarang terjadi," tulis Rupal Mehta, profesor ilmu politik di AS, dalam komentarnya untuk London School of Economics pada awal Maret. "Kepemimpinan baru Teheran menghadapi perhitungan yang suram: upaya mengejar senjata nuklir memang berbahaya, tetapi memiliki bom yang belum selesai justru menjadi kesalahan fatal."
Pekan ini, politisi Iran menyatakan negara tersebut mungkin akan keluar dari perjanjian penting yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir. Perjanjian itu adalah Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) yang ditandatangani pada 1968 dan kini diikuti 191 negara.
Perubahan hubungan keamanan di kawasan akibat perang Iran juga bisa mendorong negara lain untuk mempertimbangkan memiliki senjata nuklir.
"Ada sejumlah faktor yang akan mendorong negara-negara Teluk mendekati senjata nuklir," kata Kelsey Davenport, Direktur Kebijakan Non-Proliferasi di Arms Control Association yang berbasis di Washington.
Negara-negara Teluk berada di posisi sulit, di antara ambisi kekuatan Iran dan Israel, sekaligus mulai meragukan sejauh mana Amerika Serikat bisa menjamin keamanan mereka.
"Meski demikian, kecil kemungkinan negara-negara tersebut akan langsung berlomba membuat bom. Hambatan teknis dan politiknya sangat besar," lanjut Davenport.
Para pemimpin negara Teluk juga cenderung menunggu konflik berakhir untuk melihat bagaimana kondisi rezim Iran dan program nuklirnya. "Namun jelas, konflik ini akan mendorong pemikiran tentang perlunya senjata nuklir demi keamanan."
Siapa yang ingin punya senjata nuklir?
Arab Saudi mulai mengambil langkah awal menuju kemungkinan latensi nuklir tahun lalu. Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebelumnya menyatakan bahwa jika Iran membuat bom nuklir, maka Saudi juga harus memilikinya. Setelah kunjungannya ke AS pada November, ia disebut membawa pulang kesepakatan kerja sama yang membuka peluang bagi Saudi untuk memperkaya uranium.
Kesepakatan semacam itu harus mendapat persetujuan Kongres AS terlebih dahulu, kata Nour Eid, peneliti independen yang berbasis di Paris dan meneliti ambisi nuklir Timur Tengah.
Hampir semua dari 26 perjanjian kerja sama nuklir yang dimiliki AS, mencakup sekitar 155 negara termasuk di Eropa, mengharuskan adanya "protokol tambahan" dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas nuklir suatu negara. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, perjanjian 123 dengan Saudi kemungkinan hanya akan mensyaratkan kesepakatan pengamanan bilateral, kata Eid kepada DW.
"Ini menyimpang dari semua preseden," ujar Robert Kelley, mantan direktur di IAEA, kepada Bloomberg pekan ini. "Gagasan bahwa pemerintah siap memberi Saudi kemampuan yang sama dengan yang menjadi alasan pengeboman Iran terlihat hipokrit."
Meski begitu, menurut Eid, Saudi membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 20 tahun untuk mengembangkan energi nuklir, apalagi senjata. Selain itu, Saudi juga masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga ahli di bidang ini. Saat ini, proyek nuklir Saudi lebih dilihat sebagai sumber energi domestik.
Uni Emirat Arab sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir di Barakah. Ketika menandatangani kesepakatan dengan AS pada 2009, mereka setuju pada protokol tambahan serta tidak melakukan pengayaan uranium dan pemrosesan ulang.
Bagi UEA, program ini lebih berkaitan dengan prestise sebagai negara Arab pertama yang mengembangkan energi nuklir, bukan ambisi militer, kata Eid. "Namun, ada klausul lisan dalam kesepakatan tersebut yang pada intinya membuka ruang bagi UEA untuk menegosiasikan ulang jika negara tetangga mendapat kesepakatan yang lebih longgar," jelasnya.
Eid menilai kelonggaran dalam kesepakatan nuklir Saudi pada 2025 kemungkinan juga dipengaruhi persaingan AS dengan Cina dan Rusia sebagai pemasok teknologi nuklir global. Selama ini, kerja sama nuklir dengan Rusia atau Cina dikenal memiliki syarat yang lebih longgar serta skema pembiayaan yang lebih menarik dibandingkan AS.
Negara lain di Timur Tengah yang berpotensi menuju latensi nuklir termasuk Mesir dan Turki, menurut Davenport.
Mesir, bekerja sama dengan Rusia, sedang membangun reaktor nuklir di pesisir Mediterania. Namun, pengamat menilai kondisi keuangan Mesir yang sulit membuatnya kecil kemungkinan mengembangkan program senjata.
Turki juga tengah mengembangkan program energi nuklir bersama Rusia dan mungkin akan bekerja sama dengan Cina. "Namun, saya tidak melihat alasan mereka mengambil risiko berhadapan dengan komunitas internasional hanya untuk memperoleh senjata nuklir," kata Eid. Industri pertahanan Turki saat ini justru sedang berkembang dan semakin diakui secara global.
Turki adalah anggota NATO, sehingga masih berada di bawah payung pertahanan aliansi tersebut.
Bagaimana mencegah proliferasi nuklir?
Davenport menekankan pentingnya melihat gambaran yang lebih luas terkait non-proliferasi.
"Bukan kepentingan Cina atau Rusia untuk membiarkan rezim non-proliferasi runtuh sepenuhnya," katanya. "Jika dilihat lebih luas, negara yang paling berpotensi mengembangkan senjata justru berada di sekitar Cina, seperti Korea Selatan dan Jepang."
Meski Rusia dan Cina bisa menyediakan material dan teknologi dengan aturan yang lebih longgar dibanding AS, keduanya dinilai tidak akan secara langsung membantu negara lain membangun senjata nuklir.
Yang lebih mungkin terjadi, negara-negara Teluk memanfaatkan perbedaan posisi antara AS dan Eropa di satu sisi, serta Rusia dan Cina di sisi lain, untuk meminimalkan konsekuensi jika mereka mendekati ambang kepemilikan senjata nuklir.
Untuk mencegah penyebaran senjata nuklir lebih lanjut, dialog regional menjadi kunci. Davenport mengakui bahwa dialog keamanan pascakonflik tidak akan mudah, tetapi tetap menjadi opsi terbaik agar negara-negara tidak merasa perlu memiliki senjata nuklir sebagai penangkal.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
Editor: Hani Anggraini
Tonton juga video "Bahlil Pastikan RI Punya Alternatif Impor Minyak-LPG Selain dari Timur Tengah"
(ita/ita)
