Taliban Ancam Akhiri Perdamaian Jika Pemerintah Khianati Perjanjian

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Kamis, 13 Agu 2020 11:38 WIB
Jakarta -

Ancaman tersebut dilayangkan menjelang pembebasan sebanyak 400 kombatan Taliban yang ditahan di penjara pemerintah.

Jurubicara Taliban Shueil Shaheen dalam pernyataannya, merujuk pada 11 insiden dalam beberapa bulan terakhir, ketika sejumlah tokoh Taliban yang baru dibebaskan lantas dibunuh, dianiaya atau ditangkap kembali oleh aparat keamanan.

Pemerintah di Kabul membantah aparat menyerang anggota Taliban, jika tidak ada alasan jelas.

Di sepanjang akhir pekan lalu, dewan tradisional Loya Jirga menyepakati pembebasan 400 tawanan Taliban dan sekaligus membuka jalan bagi putaran baru perundingan damai. Namun hingga Selasa (11/8), tahanan tersebut belum juga dibebaskan.

Kedua pihak sebenarnya diharapkan baru bakal kembali bertemu di Qatar dalam beberapa pekan ke depan. Tapi Taliban mengatakan putaran baru perundingan akan bisa dimulai hanya sepekan setelah pembebasan tahanan.

Fase kritis perundingan damai

Suhail mengklaim pemimpin Taliban sudah memerintahkan anggotanya "untuk tinggal di rumah bersama keluarga masing-masing." Tapi serangan oleh pemerintah "akan mengusir mereka dari rumah," dan berpotensi kembali mengangkat senjata.

"Insiden seperti itu sudah pernah terjadi. Mereka ditangkap kembali atau juga dibunuh," katanya.

Kedua pihak sama-sama membebaskan tahanan sesuai perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat, 29 Februari silam. Pemerintah di Kabul sudah mengampuni semua 5.000 tahanan Taliban, kecuali 400 narapidana yang seharusnya baru akan dibebaskan.

Sebaliknya Taliban sudah membebaskan 1.000 tahanan yang kebanyakan merupakan serdadu atau pegawai sipil pemerintah.

Shaheen mengaku Taliban akan siap "berunding dalam sepekan," bergantung pada kesediaan pemerintah di Kabul.

Fase ini, kata dia, sangat kritis.

Damai tidak mengusir dendam

Dendam akibat perang saudara berkepanjangan pernah mewarnai proses serupa di masa lalu. Setelah invasi AS menamatkan kekuasaan Taliban, 2001 lalu, puluhan ribu milisi yang telah meletakkan senjata diserang oleh warlords yang dulu berseteru.

Setahun kemudian, pemerintahan sipil di Kabul mempermalukan 2.000 pejuang etnik Pashtun ketika hendak bergabung dengan militer Afghanistan. "Mereka malah dipersekusi dan dipermalukan," kata Patricia Gossman, Direktur organisasi HAM, Human Rights Watch.

"Kebanyakan lalu kembali bergabung dengan kelompok pemberontak (Taliban)," imbuhnya.

Gossman meyakini, tanpa strategi dan sistem yang baik, ancaman serangan terhadap ribuan bekas kombatan di kedua belah pihak akan mengungkap rapuhnya proses perdamaian di Afghanistan.

"Jika melihat tingkat kecurigaan antara kedua pihak, dendam lama bisa memicu lebih banyak tindak kekerasan," tuturnya.
Sementara itu Jurubicara Presiden Ashraf Ghani, Sediq Sediqqi, membantah militer menyerang bekas anggota Taliban.

Namun klaimnya itu berbanding terbalik dengan insiden pada Juli silam, ketika serangan udara militer Afghanistan di barat Herat menewaskan 14 orang. Kebanyakan korban merupakan warga desa yang sedang berkumpul untuk menyambut kedatangan anggota Taliban yang pulang dari penjara.

"Masalah re-integrasi bekas narapidana akan menjadi kekhawatiran politik jangka panjang yang bakal bertahan lama setelah rekonsiliasi," kata Michael Kugelman, Wakil Direktur Asia di Wilson Centre, sebuah lembaga pemikir AS.

"Sistem yang ideal, dan masih belum jelas apakah negara Afghanistan punya kapasitas buat mengimplementasikannya, adalah sistem yang menyediakan bekas kombatan dengan peralatan dan kemampuan agar bisa produktif di luar medan perang, dan bahwa negara memberikan insentif atau sumber daya ekonomi buat membantu mereka," pungkasnya.

rzn/as (afp, fpa)

(ita/ita)