Rusak Situs Sejarah, Santri Tolak Tol Cikampek-Palimanan

- detikNews
Rabu, 23 Jul 2008 17:31 WIB
Jakarta - Sejumlah santri dan pengurus pondok pesantren di Cirebon mendatangi Komnas HAM. Mereka menolak pembangunan tol Cikampek-Palimanan yang akan merusak situs sejarah 30 tahun di pesantren.

Delapan santri dan pengurus pondok pesantren di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Cirebon ini tiba di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta, Rabu (23/7/2008). Mereka ditemui oleh komisioner Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak dan Ahmad Baso.

Pengurus Ponpes Ma'hadul Ilmi Ustadz Hamzah Haririe mengatakan, rencana pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan sepanjang 116 Km diprotes warga, khususnya 32 ponpes yang terkena pembangunan proyek. Pembangunan jalan tol ini juga akan merusak dan mengubah situs budaya dan sosial di lingkungan pesantren yang sudah berumur 300-an tahun tersebut.

Jalan tol sepanjang 116 Km ini melewati Kerawang, Subang, Indramayu dan Cirebon. Di wilayah Cirebon jalan tol itu sendiri akan melintas di sejumlah desa, yaitu Desa Budur, Desa Babakan, Desa Galagama, Desa Ciwaringin, Gedung Bunder, Desa Kempek, Desa Lungbenda, Desa Tegal Karang dan Desa Pegagan.

"Ini yang kita persoalkan, di trase 2006 Desa Ciwaringin tidak kena, kok di trase 2008 malah kena," kata Ustadz Hamzah.

Sejumlah ponpes tidak mempermasalahkan program yang dibuat pada trase 2006 karena beradius 300 meter dari Ponpes. "Herannya, pemerintah justru mengeluarkan SK Trase 2008, justru Desa Ciwaringin kena, ternyata dua tahun ini pemerintah tidak terbuka pada pesantren dan warga," ujarnya.

Proyek yang dibuat tahun 2008 ini akan membelah keberadan pesantren yang ada. Para santri khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan. Terutama keberadaan pesantren Rabhitul Tolibin yang didirikan Ki Jatira di Desa Ciwaringin tahun 1715 silam.

"Jangan sampai pemerintah memaksakan kehendak. Sebab, situs cagar budaya sosial akan berubah bila tol itu melintas di pesantren. Saya harapkan pemerintah mau menimbang untuk kembali ke tarse 2006 atau kontrak tahun 1996," ungkapnya.

Ustadz Hamzah mengaku, kepentingan penolakannya itu demi menyelamatkan wilayah maqam-maqam sesepuh pesantren yang ada. Selain itu juga menyelamatkan tanah para orang tua santri yang telah diwakafkan kepada ponpes untuk dikembangkan.

"Jangan sampai pembangunan ini banyak merugikan semua, khususnya pesantren," tandasnya.

Ustad Hamzah juga menyatakan niat pihaknya untuk mengajukan gugatan kepada Menteri PU dan Gubernur Jawa Barat ke PTUN Bandung. Perjuangan pesantren ini juga didukung warga sekitar yang menolak pembangunan jalan tol.

"Zaman penjajahan Belanda saja, waktu Daendels membangun jalan Cirebon-Bandung ditentang santri, akhirnya Daendels mengalah dan mengeser lokasi jalan seperti yang ada sekarang," imbuhnya.

Dalam pertemuan itu, Ustad Hamzah juga menyampaikan dugaan praktik suap dalam proyek pembangunan Tol Cikampek-Palimanan. Pada 1995 ada penunjukan oleh PT Jasa Marga dan Menteri PU terhadap PT Baskhara Lokbuana sebagai pemenang tender pembangun Tol Subang-Dawuan sepanjang 52,50 Km yang akan menghubungkan Jakarta-Cikampek-Cirebon.

Ada juga surat Dirjen Bina Marga Departemen PU tanggal 9 Mei 1996 tentang permohonan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) jalan tol Cikampek-Palimanan. Selain itu ditemukan benturan kepentingan dengan keluarnya koreksi SP2LP jalan tol Cikopo-Palimanan tanggal 22 Januari 2008, juga adanya keputusan Gubernur Jawa Barat tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Barat tahun 2006 tentang lokasi pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan. (zal/fay)