.webp)
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengusulkan tambahan anggaran untuk 2027 sebesar Rp 1,473 triliun. Anggaran itu salah satunya digunakan untuk pemutakhiran survei yang dilakukan oleh BPS.
Hal itu disampaikan Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Adapun BPS mendapat pagu anggaran 2027 sebesar Rp 6.476.751.392.000 (Rp 6,4 triliun).
"Teralokasi di dalam pagu anggaran 2027 dalam nota keuangan ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal," kata Amalia dalam rapat di DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan juga bahwa BPS telah mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan statistik tahun anggaran 2027," sambungnya.
Amalia mengatakan pada 2027, ada jatuh tempo untuk pemutakhiran survei biaya hidup. Ia menyebut survei tersebut ditargetkan bakal menyasar ke seluruh kabupaten atau kota.
"Karena di tahun 2027 pun jatuh tempo kami harus melakukan pemutakhiran survei biaya hidup ataupun yang kita sebut dengan survei pola konsumsi masyarakat sebagai basis untuk penimbang dari inflasi, penghitungan inflasi yang juga di tahun 2027 akan kami lakukan survei di seluruh kabupaten/kota," ungkapnya.
Amalia mengatakan, dengan demikian, laporan inflasi tak hanya terbatas di 38 provinsi, melainkan termasuk ke 514 kabupaten atau kota. BPS pun mengusulkan Rp 1,4 triliun kepada DPR RI, total pagu anggaran BPS diharapkan menjadi Rp 7,9 triliun.
"Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kebutuhan usulan tambahan anggaran yang kami usulkan adalah sebesar Rp 1,473 triliun rupiah," kata Amalia.
"Di mana kekurangan yang pertama adalah untuk memenuhi dukungan manajemen sebesar Rp 546 miliar dan untuk kegiatan statistik melakukan survei-survei penting dan survei-survei yang memang jatuh tempo harus dilakukan oleh BPS untuk pemutakhiran, yaitu sebesar Rp 926 miliar rupiah," tambahnya.
Ia juga menyebut banyak kantor BPS yang sudah rusak parah. Ia berharap tambahan anggaran tersebut dapat disetujui oleh Komisi X DPR RI.
"Demikian, Bapak dan Ibu, usulan kami, dan tentunya dapat kami sampaikan bahwa saat ini banyak kantor-kantor BPS yang sudah rusak parah dan harus kami lakukan perbaikan, karena kalau kita lihat fotonya di next slide, kantor-kantor ini sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat bekerja teman-teman BPS di daerah dan ini harus kami berikan atensi khusus," imbuhnya.
Simak juga Video 'Cerita Iqbal, Ojol Disabilitas di Medan yang Masuk Desil 6-10':
(dwr/knv)
