.webp)
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto meminta kepada jajarannya dan pemerintah untuk tidak membuka draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke publik. Utut menilai hal itu berpotensi memunculkan hoaks jika beredar di publik.
Pernyataan itu disampaikan Urut usai Komisi I DPR menyerahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke pemerintah di ruang rapat Komisi I DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Ia awalnya berpesan kepada Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej agar membentuk tim pembentuk UU yang kuat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari pemerintah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Hanya mohon Pak Edward, tolonglah bentuk tim yang kuat. Tim yang rajin. Rajin itu penting, Pak, karena biasanya kayak gini sangat menjemukan," kata Utut saat rapat.
Utut juga meminta agar draf RUU tidak disebarluaskan. Wasekjen PDIP itu menilai nantinya bisa muncul hoaks jika draf RUU beredar di publik.
"Mohon juga di tahapan ini saya meminta untuk draf-draf ini sebaiknya tidak perlu keluar dulu, karena nanti terlalu banyak hoaks. Nanti kalau kita sudah bahas sampai tahapan, kalau memang dibutuhkan kita beri kepada publik. Ibu-bapak, seperti itu, yang lainnya sudah seperti biasa," ucap dia.
Kemudian, Wamenkum Edward berterima kasih kepada Komisi I DPR terkait RUU tersebut. Ia mengatakan selanjutnya pihaknya akan membahas DIM yang sudah diserahkan Komisi I DPR ke pemerintah.
"Selanjutnya kami akan melakukan rapat internal untuk menanggapi DIM dari DPR dan akan segera kami memberitahukan kepada pihak Panja untuk kapan kita bisa mulai membahas," ujar dia.
Simak Video "Video Ketua Komisi I Sudah Telepon Menhan: Tak Ada Kedaulatan Udara RI Diberikan ke AS"
[Gambas:Video 20detik] (maa/rfs)
