Golkar Targetkan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah Rampung Agustus

Golkar Targetkan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah Rampung Agustus

Adhfar Aulia Syuhada - detikNews
Senin, 08 Jun 2026 14:38 WIB
Diskusi Publik UU Obligasi Daerah digelar Fraksi Partai Golkar MPR di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (8/6/2026).
Diskusi Publik UU Obligasi Daerah digelar Fraksi Partai Golkar MPR di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (8/6/2026). (Adhfar Aulia Syuhada/detikcom)
Jakarta -

Fraksi Partai Golkar MPR menargetkan naskah akademis rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dapat selesai pada Agustus tahun ini. Golkar berharap RUU tersebut dapat segera dibahas dalam prolegnas setelah naskah akademik rampung.

"Kami sedang menyusun naskah akademis. Kita sudah mau memulai di bab 1, kita berharap kalau bisa bulan Agustus naskah akademis itu sudah selesai dan kami akan serahkan secara resmi kepada DPR untuk masuk di dalam prolegnas dan dibahas menjadi sebuah undang-undang," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchius Markus Mekeng, dalam sambutannya dalam Diskusi Publik UU Obligasi Daerah di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (8/6/2026).

Mekeng menjelaskan, Golkar sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurut dia, Dasco setuju dengan usulan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami juga sudah berkomunikasi dengan partainya pemerintah (Gerindra), Pak Dasco, dan beliau sangat setuju," katanya.

Mekeng menyebut pihaknya akan melakukan melakukan audiensi dengan Dasco. Audiensi dilakukan untuk menyampaikan RUU Obligasi Daerah itu.

"Jadi, setelah ini kami akan melakukan audiensi dengan beliau untuk kita sampaikan maksud dan tujuan ini," katanya.

Mekeng menargetkan RUU Obligasi Daerah sudah ada pada 2027. Mekeng menjelaskan pengalamannya membuat UU Surat Utang Negara tahun 2002, yang menurutnya negara langsung berkembang pesat.

"Kami benar-benar berharap kalau bisa tahun depan tuh ini udah ada undang-undangnya. Karena apa yang saya rasakan pada saat kita menyusun Undang-Undang Surat Utang Negara Tahun 2002 itu waktu itu, itu pasar daripada surat utang negara itu langsung berkembang pesat," imbuhnya.

Simak juga Video 'Legislator DPR Usul Usia Pensiun Polri Dibedakan: Jenderal 61-63 Tahun':

Halaman 2 dari 2
(rfs/rfs)


Berita Terkait