Poin-poin Tuntutan Buruh saat May Day 2026 Dihadiri Prabowo

Poin-poin Tuntutan Buruh saat May Day 2026 Dihadiri Prabowo

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jumat, 01 Mei 2026 18:11 WIB
Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Kehadiran kepala negara disambut antusias oleh ribuan buruh yang memadati lokasi acara.
Prabowo Hadiri May Day 2026 di Monas. (Foto: Ari Saputra/detikfoto)
Jakarta -

Sejumlah pimpinan serikat buruh menyampaikan aspirasi dan tuntutan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus). Tuntutan beragam mulai dari kebutuhan penjaminan daycare hingga penghapusan outsourcing disampaikan langsung ke Prabowo.

Aspirasi mengenai penyediaan daycare disampaikan Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah. Terlihat Prabowo langsung mencatat aspirasi yang disampaikan.

"Bagi pekerja-pekerja muda, yang baru menikah setelah dia berkeluarga dan punya anak mereka dihadapkan kepada pilihan yang pahit. Pilihan pertama anaknya harus dititipkan neneknya di kampung atau di antara mereka harus ada yang keluar (dari pekerjaan) untuk menjaga anak," kata Ilhamsyah, di Monas, Jumat (1/5/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ilhamsyah berharap negara hadir untuk membuat daycare di tempat-tempat kawasan industri atau di pemukiman-pemukiman buruh. Dengan begitu, lanjutnya, anak-anak buruh diharapkan dapat hidup layak dan mendapatkan pengasuhan yang baik.

"Negara harus hadir untuk menciptakan manusia-manusia yang lebih baik ke depan dari balita sehingga anak-anak butuh mendapat jaminan kesehatan dan pengasuhan yang baik," katanya.

Aspirasi lainnya disampaikan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Said menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan hingga menghapus outsourcing upah murah.

"Pertama, sahkan RUU Ketenagakerjaan. Kedua, kami menyebutkan HOSTU. Hapus Outsorcing, Tolak Upah Murah," katanya.

Said menyinggung situasi perang mengancam PHK pekerja. Dia meminta pemerintah segera mendeklarasikan pembentukan Satgas PHK.

"Perang telah mengancam PHK. Oleh karena itu satgas PHK bisa segera dideklarasikan," katanya.

Selanjutnya, Said meminta pemerintah melakukan reformasi pajak terhadap buruh. Dia meminta pesangon dan THR buruh tak dikenakan pajak.

"Kami minta pesangon pensiun tak dikenakan pajak, THR juga tak dikenakan pajak," katanya.

Said melanjutkan, pihaknya mendukung disahkan RUU Perampasan Aset. Buruh, kata dia, juga meminta potongan ojek online (ojol) ditekan hingga 10%, bukan 20%.

Simak juga Video 'Bos Buruh Ungkap Prabowo Targetkan RUU Ketenagakerjaan Rampung Oktober':

(idn/idn)


Berita Terkait