Pemerintah akan membantu pengungsi yang huniannya rusak ataupun hancur karena bencana longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Presiden Prabowo Subianto setuju menganggarkan Rp 60 juta per rumah karena warga tidak direlokasi.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12) malam. Prabowo awalnya menerima laporan soal pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk pengungsi banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
"Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat, rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan," kata Kepala BNPB Letjen Suharyanto kepada Prabowo, dilansir Antara, Senin (8/12).
Suharyanto mengatakan data tersebut belum final. Jenderal bintang tiga itu mengatakan pendataan masih dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Suharyanto lantas mengusulkan huntara untuk pengungsi dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana. Sementara, huntap pembangunannya diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
"Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB," kata Suharyanto.
BNPB kemudian mengajukan anggaran bantuan Rp 60 juta per rumah pengungsi. Prabowo sempat bertanya apakah angka tersebut cukup untuk membangun hunian tetap.
"Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?" tanya Prabowo ke Suharyanto.
"Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang," kata Suharyanto.
(rfs/lir)