.webp)
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pigai mengatakan dia membahas persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) dengan Rachmat.
Pigai mengatakan Musrenbang HAM akan digelar pada 8-10 Desember 2025 di Jakarta. Dia menjelaskan, pemerintah menetapkan Musrenbang HAM sebagai salah satu agenda strategis nasional.
"Kenapa musyawarah pembangunan HAM nasional ini penting? Karena hak asasi manusia itu hal yang intangible asset, termahal. Aset yang mungkin bagi banyak orang, memandang HAM itu sesuatu yang tidak bisa membumikan. Maka perlu ada perencanaan strategis, ada perencanaan teknokratik," kata Pigai seusai pertemuan di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan pemerintah ingin HAM dihormati. Menurut dia, perlindungan HAM merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia.
"Kemudian, bisa untuk melindungi hak asasi manusia bagi rakyat Indonesia dan bisa untuk memenuhi kebutuhan HAM bagi rakyat Indonesia," ucapnya.
Pigai mengatakan Kementerian HAM berupaya membumikan HAM di masyarakat. Di antaranya dengan membuat regulasi hingga program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Yang salah satunya adalah bagaimana melindungi atau mengurangi munculnya sumber-sumber masalah yang ada di Indonesia, hak asasi manusia. Yang kedua, memperkuat agar memberi penguatan atau kepatuhan kepada aparat dan kelompok-kelompok yang berpotensi munculkan pelanggaran hak asasi manusia," jelasnya.
"Yang ketiga, memberi dukungan kepada lembaga pemerintah, provinsi, kabupaten, kota dalam rangka kepastian, pemenuhan kebutuhan HAM, sandang, pangan, dan papan," sambungnya.
Pigai mengatakan pemerintah ingin program yang ada dapat mencegah pelanggaran HAM di masa depan. Dia mengatakan perencanaan program HAM nasional harus dilakukan dengan baik.
"Kemudian yang berikut adalah memproteksi agar supaya tidak terjadi lagi pengulangan-pengulangan pelanggaran hak asasi manusia pada masa yang akan datang," katanya.
Pigai mengatakan pihaknya mengundang Kepala Bappenas untuk membuka acara. Agenda tersebut akan dihadiri para kepala daerah dan pimpinan dari kementerian-lembaga lain.
Selain Musrenbang HAM, Kementerian HAM akan menggelar peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2025 di Senayan. Dia mengatakan RI ingin menjadi pemimpin dalam urusan HAM.
"Melalui penguatan untuk 5 tahun, percepatan untuk 5 tahun berikutnya, dan juga mempengaruhi kawasan untuk 5 tahun berikutnya, dan sampai 20 tahun kemudian kita menjadi leading di tingkat dunia dengan komitmen kita untuk menjadikan Indonesia Emas 2045," katanya.
