Menakar Kekuatan Fiskal RI dalam Penanganan Bencana Nasional

detik sore

Menakar Kekuatan Fiskal RI dalam Penanganan Bencana Nasional

20detik Signature - detikNews
Selasa, 02 Des 2025 14:48 WIB
detik sore
Foto: irsyad
Jakarta -

Meski banyak bantuan datang dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, pemerintah hingga saat ini belum memutuskan petaka yang terjadi di kawasan Sumatera bagian utara sebagai bencana nasional. Belum adanya status tersebut memunculkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat, khususnya soal keterbatasan anggaran yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mengutip detikBali, pemberian status bencana nasional nantinya berimbas pada tanggung jawab pusat terhadap kerusakan ekologi serta perbaikan wilayah pascabencana. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Edy Kurniawan.

"Sehingga memang sangat logis tragedi ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Agar pemerintah pusat yang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab melakukan pemulihan dalam tragedi ini," ujar Edy dikutip dari detikBali, Senin (1/12/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait anggaran penanggulangan bencana, hingga saat ini, tiga wilayah terdampak yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat masih menggunakan APBD Provinsi yang jumlahnya terbatas. Sementara itu Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jika pemerintah pusat akan menggelontorkan dana pemulihan bencana lewat BNPB. meski demikian, hingga saat ini pihak terkait belum mengajukan besaran dana yang ingin digunakan.

"Nanti tergantung permintaan BNPB, kan Anda tahu saya kaya. Tapi uangnya cukup, dari pos darurat bencana kalau nggak salah, dan itu tinggal BNPB ajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) ke kita, nanti kita proses. Kita mah siap terus," ujar Purbaya dikutip dari detikFinance, Senin (1/12/2025).

ADVERTISEMENT

"Anggaran BNPB itu masih ada sekitar Rp 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya," katanya.

Lalu benarkah tidak adanya penetapan status bencana nasional di Aceh-Sumut-dan Sumbar berkaitan dengan itung-itungan anggaran tanggap bencana pemerintah pusat? Bagaimana mekanisme penghitungan kerugian fiskal akibat tanah longsor-banjir bandang di ketiga wilayah tersebut? Ikuti diskusinya bersama Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif INDEF.

Masih membahas soal bencana yang terjadi Sumatera bagian utara, detikSore hari ini akan melaporkan situasi terkini dari salah satu penampungan pengungsi di wilayah Sumatera Barat. Seperti diketahui, sepekan usai banjir bandang terjadi di kawasan Sumatera Barat, masyarakat terdampak masih tinggal di pengungsian karena tempat tinggal mereka rusak.

Bagaimana kondisi para pengungsi di salah satu wilayah di Sumatera Barat? Ikuti laporan langsung Jurnalis detikcom selengkapnya.

Menjelang Sunsetalk nanti, detikSore akan menghadirkan Taufiq Supriadi, Ketua RT 8 Malaka Jaya, Jakarta Timur yang memadukan keselarasan antara lingkungan, ketahanan pangan, dan teknologi.

Dirinya merencanakan 40 program lingkungan yang disebut sebagai media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet mulai dari kolam gizi warga untuk balita dan lansia, sumur resapan, hingga pengelolaan sampah. Berkat inovasinya, Taufiq sempat memperoleh penghargaan MURI dan diundang media asing sebagai narasumber.

Lalu, bagaimana proses ide-ide kreatif ini tercipta? Apa manfaatnya untuk warga? Temukan jawabannya jelang matahari terbenam nanti bersama Taufiq Supriadi dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.


"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(gub/vys)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads