.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Gubernur Banten, Andra Soni, menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia atas kinerja efektif dalam menurunkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut diberikan khusus untuk kategori daerah dengan kapasitas fiskal tinggi pada malam Penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta. Trofi penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didampingi tim dewan juri yang diwakili oleh peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro.
Andra menyampaikan apresiasinya atas penilaian objektif yang dilakukan oleh Kemendagri. Ia menegaskan penurunan ketimpangan telah menjadi prioritas utama sejak awal masa kepemimpinannya, dengan fokus khusus pada meminimalkan disparitas (kesenjangan) pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Upaya menurunkan ketimpangan adalah fokus kami. Berbagai kebijakan ditempuh dan disepakati bersama DPRD Banten, termasuk keberpihakan terhadap wilayah perdesaan yang masih menghadapi tantangan aksesibilitas," ujar Andra, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).
Salah satu terobosan utama Pemprov Banten adalah program pemerataan pendidikan gratis. Kebijakan ini mencakup pembebasan biaya bagi siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta, yang kini telah membantu sekitar 65.000 pelajar. Program tersebut bertujuan memperluas akses pendidikan sekaligus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Banten.
Di luar sektor pendidikan, Gubernur Andra Soni juga menekankan pembangunan infrastruktur perdesaan. Memahami keterbatasan fiskal kabupaten/kota, Pemprov Banten meluncurkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau "Bang Andra". Melalui program ini, sebanyak 60 ruas jalan desa telah dibangun sepanjang tahun 2025.
"Ketika jalan-jalan desa dalam kondisi baik, dampaknya sangat luar biasa dalam mempermudah aksesibilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) karena jalan desa yang kami bangun merupakan akses strategis pertanian," jelasnya.
Ia menambahkan peta jalan (roadmap) pembangunan ini telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mewujudkan Banten maju, adil merata, tidak korupsi.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan penghargaan yang telah berjalan selama tiga tahun ini bertujuan menciptakan iklim kompetitif yang sehat antar daerah.
"Beberapa daerah rutin mendapatkan penghargaan, namun ada juga daerah baru, salah satunya Provinsi Banten. Saya berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan," kata Tito.
Tito juga menyampaikan pemerintah pusat berencana meningkatkan alokasi dana apresiasi. Pada 2026, jika tidak ada perubahan kebijakan, insentif bagi daerah berprestasi diproyeksikan mencapai Rp1 triliun untuk setiap kategori.
Sebagai informasi, penilaian kinerja pemerintahan daerah tahun ini mencakup dua kategori utama: tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Indikator penilaiannya meliputi penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, akses pendidikan dan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan rasio Gini.
Proses penilaian berlangsung ketat sejak Oktober 2025 dengan melibatkan 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dari rangkaian evaluasi tersebut, terpilih 19 daerah finalis yang dinilai mampu mensinergikan kebijakan pusat dan daerah secara efektif.
(ega/ega)
