Beredar surat pernyataan Bupati di beberapa daerah di Aceh soal ketidakmampuan menangani bencana banjir hingga longsor. Pemerintah Provinsi Aceh memberikan penjelasan.
Bupati yang sudah membuat surat pernyataan di antaranya Gayo Lues dan Aceh Tengah. Dalam surat itu, bupati menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya darurat bencana sebagaimana mestinya.
Jubir Posko Komando Kantor Gubernur Aceh, Murthalamuddin, mengatakan, surat itu bukan bentuk lepas tanggungjawab kabupaten kota terhadap korban bencana. Surat itu disebut syarat administratif dalam rangka penetapan darurat bencana oleh provinsi.
"Maka syarat administratif yang harus dibuat, tidak akan menghilangkan tanggung jawab mereka sebagai pejabat publik sebagai pengendali bencana daerah. Itu tetap berlangsung sesuai Undang-undang," kata Murthala kepada wartawan, dilansir detikSumut, Senin (1/12/2025).
"Jadi itu syarat administratif, tolong jangan diplesetkan seolah-olah pemerintah daerah melepas tanggung jawab," lanjutnya.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Aceh menyebabkan 102 warga meninggal dunia, dan 116 orang hilang. Musibah itu juga menyebabkan 1.286 orang luka-luka, dan 292.806 warga harus mengungsi.
Baca selengkapnya di sini
Tonton juga video "Muzani: Penetapan Status Bencana Nasional di Sumatera Kewenangan Presiden"
(idh/imk)