DetikNews
Rabu 20 Desember 2006, 18:11 WIB

Pemeriksaan Amru Daulay Dinilai Langkah Maju Polda Sumut

- detikNews
Jakarta - Pemeriksaan Bupati Mandailing Natal (Madina), Amru Helmy Daulay sebagai saksi dalam kasus pembalakan liar di Madina, dianggap merupakan langkah maju Polda Sumatera Utara (Sumut). Polisi diminta untuk serius menangani masalah ini, dan jangan sampai mundur karena adanya tekanan politik. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, Job Rahmat Purba menyatakan, pihaknya sangat antusias dan menaruh penghargaan terhadap Polda Sumut karena menindaklanjuti kasus pembalakan di Madina dengan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Madina Amru Daulay. \\\"Ini merupakan langkah maju. Walau sejauh ini statusnya sebagai saksi. Tetapi kita meyakini, hampir mustahil pembalakan liar yang dilakukan perusahaan HPH di Kabupaten Mandailing Natal bisa berlangsung sedemikian lama tanpa diketahui kepala daerahnya. Kemungkinan tidak tahu itu sepertinya sangat kecil,\\\" kata Job Purba kepada wartawan di Medan, Rabu (20\/12\/2006). Menurut Job Purba, pihaknya akan mendukung upaya polisi mengungkap tuntas kasus ini. Menurut dia, sulitnya pemberantasan kasus-kasus illegal logging di Sumatera Utara, dan umumnya juga di seluruh Indonesia, karena keterlibatan aparatur pemerintahan maupun keamanan.\\\"Kalau polisi sudah bertindak seperti sekarang, artinya sudah ada harapan yang lebih baik. Walau tentu saja kasus illegal logging bukan cuma di Mandailing Natal. Masih banyak daerah lain di Sumut yang punya masalah serupa, dan tetap harus mendapat perhatian yang sama,\\\" kata Job Purba. Walhi juga berharap polisi menindaklanjuti pemeriksaan ini dengan tetap berpedoman pada aspek profesionalitas. Jangan sampai mundur karena adanya tekanan politik yang mungkin saja dilakukan orang-orang tertentu karena berbagai kepentingan. Seperti diberitakan, pada Senin (18\/12\/2006) Amru Daulay, dimintai polisi keterangannya sebagai saksi kasus perambahan hutan dengan tersangka Adelin Lis dan kawan-kawan. Amru diperiksa selama sekitar tujuh jam di Polda Sumut untuk menjawab 13 pertanyaan yang diajukan penyidik. Pemeriksaan itu pada pokoknya mengenai masalah Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2002. RKT ini yang dikeluarkan untuk PT Keang Nam Development Indonesia dan PT Inanta Timber pada tahun 2002. Selain itu juga ditanyakan mengenai Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising tahun 2003 hingga 2006.


(rul/asy)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed