.webp)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan suatu indikator terkait perkembangan demokrasi di Indonesia. Data Indeks Demokrasi Indonesia ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia beserta instansi pemerintah terkait.
Indeks Demokrasi Indonesia yang datanya disusun dengan metode tertentu ini memiliki tujuan baik dalam bidang akademis hingga politik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Indeks Demokrasi Indonesia, simak penjelasannya berikut:
Apa Itu Indeks Demokrasi Indonesia?
Dikutip dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk menyusun Indeks Demokrasi Indonesia, BPS bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaring sebanyak mungkin fenomena penting terkait demokrasi dalam suatu daerah. Penyusunan IDI melibatkan kerjasama instansi pemerintah, yakni Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah.
Tujuan Indeks Demokrasi Indonesia:
- Secara akademis, untuk memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.
- Untuk memberikan data penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.
- Bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerahnya masing-masing.
Metode Perhitungan IDI oleh BPS
Pada tahun 2021, BPS sudah menggunakan metode baru dalam penyusunan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Adapun metode baru dalam penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia meliputi 3 aspek penyusun, yaitu:
- Kebebasan (7 Indikator):
- Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara,
- Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat,
- Terjaminnya kebebasan berkeyakinan,
- Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan,
- Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu,
- Pemenuhan hak-hak pekerja,
- Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. - Kesetaraan (7 Indikator):
- Kesetaraan gender,
- Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan,
- Anti monopoli sumber daya ekonomi,
- Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial,
- Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah,
- Akses masyarakat terhadap informasi publik,
- Kesetaraan dalam pelayanan dasar. - Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 Indikator):
- Kinerja lembaga legislatif,
- Kinerja lembaga yudikatif,
- Netralitas penyelenggara pemilu,
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah,
- Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat,
- Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah,
- Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik,
- Pendidikan politik pada kader partai politik.
Metode perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dari koran cetak maupun portal berita online, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.
Secara singkat skema penyusunan IDI dengan metode baru diawali dengan mengumpulkan data kuantitatif tersebut, kemudian dilakukan entri data dan verifikasi oleh tim BPS dibantu oleh pihak lain baik itu penghasil data atau pakar di bidang terkait, setelah itu dilakukan focus group discussion (FGD), verifikasi dan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, setelah itu pada tahap terakhir dilakukan rilis dan publikasi.
Simak juga 'Bicara Demokrasi, Anies Sentil Prabowo':
