.webp)
Novel Baswedan kini menjabat Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri. Novel Baswedan menyampaikan kinerja tim yang dipimpinnya selama setahun di Polri, salah satunya terkait celah korupsi triliunan rupiah.
Eks penyidik KPK itu mengungkapkan temuan-temuan titik rawan korupsi selama tahun 2022. Salah satunya yakni berada di pengelolaan pascatambang dan jaminan reklamasi. Novel dkk juga mempelototi pengawasan belanja infrastruktur negara.
Novel Baswedan mengatakan potensi ini terjadi lantaran rekening penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang masih dalam penguasaan pemerintah pusat. Bahkan nilainya mencapai triliun rupiah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rekening penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, khususnya untuk tambang non batuan yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Pusat (Ditjen Minerba KESDM), pada umumnya masih dalam penguasaan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara nasional diperkirakan nilainya mencapai triliunan rupiah," kata Novel dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/1/2023).
Selanjutnya, Novel menyebut bahwa administrasi pencatatan dan pelaporan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang belum terselenggara dan terintegrasi dengan baik. Lalu, kegiatan pengawasan pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang belum optimal setelah diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020.
"Kepatuhan perusahaan pemegang IUP untuk melakukan dan melaporkan kegiatan reklamasi sesuai rencana relatif masih rendah. Lembaga atau unit kerja pemerintah di bidang kehutanan dan lingkungan hidup relatif tidak banyak dilibatkan dalam pengelolaan reklamasi dan pascatambang," katanya.
Tak hanya itu, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri juga menemukan celah korupsi di sektor ekspor-impor. Salah satunya yakni pada jalur impor.
"Terdapat permasalahan dan celah penyimpangan pada penjaluran importasi. Masih adanya importir yang bekerja sama dengan dengan oknum untuk melakukan pelanggaran importasi," katanya.
Lalu, ditemukan juga bahwa belum optimalnya pengawasan internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan ditemukan adanya intervensi dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas petugas pemeriksa dalam proses importasi.
"Terdapat praktik nominee dan 'pinjam bendera' dalam kegiatan importasi. Kurangnya sinergitas dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait ekspor impor," lanjutnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga Video: PDIP Sindir Partai Koalisi yang Calonkan Capres Antitesis Jokowi
Kemudian, dalam kegiatan bersama Itjen Kemenkeu di Cikarang Dry Port ditemukan pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh 2 imporitr dalam 2 kontainer, berupa pemasukan barang tidak sesuai dokumen, antara lain motor besar, sepeda premium, barang mewah dan barang Lartas lainnya. Sehingga dilakukan pencegahan dan nota pembetulan (notul) nilai total sebesar Rp 2.425.315.000.
"Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Sastgasus TPK Polri, Kemenkeu telah merespon diantaranya dengan melaksanakan program reformasi berkelanjutan dengan fokus penataan pada 5 pelabuhan utama (termasuk Cikarang Dry Port) yang diikuti dengan penguatan pengawasan pada wilayah Pesisir Timur Sumatera untuk mencegah terjadinya ballon effect akibat adanya pengetatan di pelabuhan utama," katanya.
"Atas temuan-temuan hasil deteksi korupsi di atas, Satgasus Pencegahan TPK Polri telah melakukan koordinasi dan menyusun aksi pencegahan korupsi dengan kementerian/lembaga terkait diantaranya melalui kegiatan pendampingan, pengawasan dan perbaikan regulasi," sambungnya.
Ini Kerja Tim Novel Baswedan di Polri Sepanjang 2022
Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan membeberkan sejumlah hasil kerja timnya selama 2022. Salah satunya melakukan pendidikan antikorupsi di kementerian/lembaga. Satgasus berkoordinasi dengan 28 kementerian/lembaga, 38 pemda, hingga 33 BUMN.
"Selama satu tahun bertugas, Satgasus Pencegahan TPK Polri, telah melakukan kegiatan pencegahan korupsi dan pendidikan anti korupsi, yaitu koordinasi dengan 28 kementerian/lembaga, 38 Pemerintah Daerah dan 33 BUMN, perusahaan swasta dan organisasi dalam rangka melaksanakan 7 program pencegahan korupsi," kata Novel dalam keterangan tertulis, Senin (2/1/2023).
Tak hanya itu, Satgasus ini juga melakukan kajian bersama kementerian/lembaga terkait dalam rangka pencegahan korupsi. Lalu, sosialisasi dan pendidikan antikorupsi kepada 18 kementerian/lembaga dan organisasi.
Selanjutnya, Satgasus juga memiliki program utama dalam tahun 2022. Yakni:
1. Pencegahan korupsi dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi
2. Pencegahan korupsi dalam Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Daerah pada sektor infrastruktur
3. Pencegahan korupsi dalam Penyaluran Bantuan Tunai Langsung - Dana Desa (BLT-DD)
4. Pencegahan korupsi dalam pengelolaan jaminan reklamasi dan pasca tambang
5. Pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola ekspor-impor
6. Pencegahan korupsi melalui implementasi Single Identity Number (SIN) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
7. Pencegahan korupsi dalam pengelolaan penerimaan negara yang bersumber dari cukai.
Lebih lanjut, Novel menyebut Satgas ini juga telah melakukan kajian bersama PPATK terkait dengan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Kajian bersama dengan Kementerian Keuangan dan PPATK terkait dengan pencegahan korupsi terkait fasilitas kepabeanan," katanya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sementara, Satgasus siap menghadapi tantangan besar di tahun 2023 yakni krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan (ancaman resesi ekonomi). Berikut fokus ke depan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri di 2023:
1. Melanjutkan kegiatan pencegahan korupsi pada tahun ini, terutama terkait dengan:
a. Ketahanan pangan dengan mengintensifkan kebijakan pupuk bersubsidi pada tataran
implementatif sehingga tepat sasaran dan tepat guna), serta diperluas pada bidang lainnya antara lain terkait pengadaan bibit dan bantuan kepada petani/ nelayan.
b. Penerimaan negara, terkait sektor utama penerimaan negara (pajak dan bukan pajak)
2. Melakukan upaya pencegahan di sektor pengeluaran negara, terutama terkait dengan tingginya belanja infrastruktur.
3. Melanjutkan pemantauan di sektor bantuan sosial terkait dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya serta pencegahan korupsi pada sektor bantuan pendidikan
4. Melanjutkan program peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK) melalui perbaikan pada sektor ekspor impor, pelayanan publik dan sektor bisnis.
5. Melakukan program peningkatan integritas melalui kegiatan pendidikan dan kampanye antikorupsi.
Tim Novel Baswedan Pelototi Belanja Infrastruktur dan BLT di 2023
Wakil Ketua Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan, mengungkapkan program kerja timnya pada tahun 2023. Salah satunya, pengawasan belanja infrastruktur negara.
"Melakukan upaya pencegahan di sektor pengeluaran negara, terutama terkait dengan tingginya belanja infrastruktur," kata Novel dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (2/1/2023).
Selain itu, Novel menyebut timnya juga akan melanjutkan kegiatan pencegahan korupsi pada sektor ketahanan pangan. Pencegahannya dengan cara mengintensifkan kebijakan pupuk bersubsidi pada tataran implementatif sehingga tepat sasaran dan tepat guna, serta diperluas pada bidang lainnya antara lain terkait pengadaan bibit dan bantuan kepada petani/nelayan.
"Penerimaan negara, terkait sektor utama penerimaan negara (pajak dan bukan pajak)," lanjutnya.
Selain itu, timnya juga akan melakukan pemantauan di sektor bantuan sosial terkait dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT). Dia mengatakan bantuan sosial lainnya serta pencegahan korupsi pada sektor bantuan pendidikan juga akan dipantau.
"Melanjutkan program peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK) melalui perbaikan pada sektor ekspor impor, pelayanan publik dan sektor bisnis," ujarnya.
Novel menuturkan Satgasus juga akan melakukan program peningkatan integritas melalui kegiatan pendidikan dan kampanye anti korupsi.
