Ketua DPRD DKI Harap Wali Kota/Bupati Tetap Ada Meski IKN Dipindah

ADVERTISEMENT

Ketua DPRD DKI Harap Wali Kota/Bupati Tetap Ada Meski IKN Dipindah

Anggi Muliawati - detikNews
Rabu, 30 Nov 2022 00:55 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi
Prasetio Edi Marsudi (Wilda Nufus/detikcom).
Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Suharso Monoarfa mengatakan akan menghapus jabatan Walikota dan Bupati setelah DKI Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara (IKN). Terkait itu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi atau Pras mengungkapkan jabatan Walikota dan Bupati harus tetap ada di Jakarta.

"Kalau menurut saya sih, walikota, bupati tetap masih ada," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).

Meski begitu, Pras mengatakan kepastian penghapusan jabatan walikota dan bupati di DKI Jakarta setelah DPR merumuskan UU soal Jakarta usai IKN dipindahkan. Dia menyebut meski Bappenas dan Pemprov DKI telah membentuk tim, namun pihaknya akan menunggu rumusan UU nya.

"Ya nanti kita undang-undangnya dapat turunannya dari DPR kan," ujarnya.

"Pasti bakal dikirim ke kita karena kita kan perpindahan. Karena keputusannya, apakah keputusan itu nanti dapet ada wali kota atau bupati atau tidaknya kan nanti kita lihat," sambungnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Suharso Monoarfa terkait nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi IKN. Salah satu yang dibahas adalah mengenai sistem pemerintahan di Jakarta nantinya.

Suharso mengatakan rencananya Jakarta nantinya tetap dikepalai oleh gubernur. Namun tidak akan ada lagi wali kota atau bupati di Jakarta.

"Presiden juga memberi petunjuk pada kami sistem pemerintahan ke depan. Jadi sistem pemerintahan ke depan itu juga harus dipikirkan untuk Jakarta. Jadi sistem pemerintahan ke depan di Jakarta tetap seperti hari ini jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota," kata Suharso melalui kanal YouTube Pemprov DKI, Kamis (24/11).

Selain itu, pemerintah pusat ingin agar Jakarta ke depannya memiliki struktur organisasi yang lebih lincah dan menjadi panutan pemerintah daerah lainnya. Maka, lanjut Suharso, birokrasi di Jakarta menjadi lebih efektif.

"Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi pemerintahan yang lebih agile, yang lebih lincah, yang bisa menjadi panutan teladan bagi pemerintahan yang lain. Jadi nus birokrasi tapi efektif birokrasi," ucapnya.

Simak video 'Update Pembangunan IKN, 4 Kantor Kementerian Koordinator Sedang Dibangun':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/aik)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT