ADVERTISEMENT

Raih Profesor, Ma'ruf Cahyono: Birokrasi & Akademik Harus Bisa Seimbang

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 07 Okt 2022 10:17 WIB
Sekjen MPR Maruf Cahyono
Foto: MPR
Jakarta -

Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menghadiri Pengukuhan dan Penyerahan Surat Keputusan Profesor Kehormatan di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah. Ma'ruf dinilai telah memberikan gagasan baru tentang Lembaga Pengkajian MPR yang berkontribusi pada proses ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam kegiatan yang berlangsung Kamis (6/10), Ma'ruf mengaku dirinya bersyukur telah diberi amanah sebagai profesor kehormatan. Gelar ini menurutnya menjadi tujuan bagi setiap insan dalam pendidikan yang penuh dengan nilai-nilai ideal dan moral.

"Dunia akademis mendorong saya untuk lebih bersemangat karena sebagai seorang birokrat yang juga diberi tanggung jawab dalam dunia akademik," ujar pria yang menjadi dosen magister hukum di berbagai perguruan tinggi itu dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022).

"Antara birokrasi dan akademik dua-duanya harus bisa dilaksanakan secara seimbang," imbuhnya.

Ma'ruf menilai gelar profesor kehormatan ini memberikan kesempatan yang lebih baginya. Sebagai birokrat, dirinya akan mendapat pengayaan dari nilai-nlai akademik yang ideal dalam menjalankan aturan. Sedangkan dunia akademik baginya menjadi kaya dan penuh dengan warna empirik.

Menurutnya, simbiosis antara dunia akademik dan praktik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu harus seimbang. Lebih lanjut, ia menjelaskan sejumlah aspek yang membuat dirinya mendapat gelar Profesor Kehormatan.

Pertama, dikatakan dalam membangun sistem tata negara yang demokratis diperlukan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas yang dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan.

MPR dinilai telah hadir sebagai fasilitator untuk menggelar laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dengan konvensi tersebut, lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat.

Lalu, pentingnya ideologi dan dasar negara, Pancasila, terus dibumikan dan dibunyikan dalam seluruh ruang dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Oleh karena itu Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut Empat Pilar MPR menjadi bagian penting," ujar pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu.

Sementara itu, salah satu guru besar sekaligus reviewer, Prof. Dr. Gunarto menjabarkan 3 hal yang membuat Unissula memberi gelar Profesor kehormatan pada Ma'ruf.

Rektor Unissula ini mengatakan perjuangan untuk memperoleh guru besar kehormatan di bidang hukum di Unissula semua mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Mendikbud Ristek No. 38 Tahun 2021.

"Ada prosedur penting yang ingin saya sampaikan terkait seseorang yang berhak mendapat gelar guru besar kehormatan," ujar Gunarto.

Menurutnya, orang itu harus melahirkan gagasan pemikiran baru di bidang hukum yang berguna untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia.

Ia menerangkan Ma'ruf Cahyono telah memberikan gagasan baru, yaitu melahirkan gagasan tentang Lembaga Pengkajian MPR yang telah memberi kontribusi dalam proses ketatanegaraan di Indonesia. Adapun kontribusi itu melahirkan konvensi ketatanegaraan tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara di setiap tahun pada bulan Agustus.

Kedua, gagasan penting yang berguna untuk kepentingan bangsa dan negara, yakni reformasi kelembagaan MPR. Dari MPR lahir Lembaga Pengkajian MPR yang terus memberikan pemikiran besar, sehingga MPR semakin dipercaya dan memiliki reputasi hingga dunia internasional.

Ia pun menyebutkan Ma'ruf telah menulis dan mempublikasikan artikel di berbagai jurnal yang terakreditasi. Gunarto menilai saat sebelum dan sesudah reformasi, nilai-nilai itu tidak menjadi perhatian. Lembaga BP7 pun dibubarkan dan peraturan terkait P4 juga dicabut.

"Oleh karena itu inisiatif dari MPR untuk membumikan dan membunyikan kembali nilai-nilai Empat Pilar," tuturnya.

Ketiga, dalam demokrasi, suara rakyat adalah paling utama. Partisipasi publik adalah penting.
Oleh karena itu, ada terobosan yang diperlukan agar partisipasi publik bisa dikelola secara baik, tidak ada yang tertinggal, semua unsur terwakili, dan semua suara bisa diakomodir sehingga bisa diformulasi menjadi satu kebijakan yang nanti kembalinya juga untuk rakyat.

"Kebijakan yang demokratis berasal dari rakyat, bisa dikontrol oleh rakyat, dan juga manfaatnya dirasakan oleh rakyat," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam prosesi pengukuhan ini Ma'ruf Cahyono didampingi oleh para guru besar sebagai reviewer, antara lain Prof. Dr. Gunarto; Prof. Dr. Anis Masdurohatun; Dr. Bambang Tri Bawono; dan Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.

Turut hadir Rektor Unsoed Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik MSc.Agr; Dekan FH Unsoed Prof. Dr. Muhammad Fauzan SH., MHum; dan Staf Khusus Pimpinan MPR, Prof. Dr. Djafar Hafsah. Hadir pula profesor dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah, seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UIN) Purwokerto, dan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto (UNU).

(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT