Duduk Bareng MenPAN-RB, Apkasi Harap Ada Solusi untuk Non-ASN & PPPK

ADVERTISEMENT

Duduk Bareng MenPAN-RB, Apkasi Harap Ada Solusi untuk Non-ASN & PPPK

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 22 Sep 2022 10:31 WIB
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
Foto: Pemkab Serang
Jakarta -

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terus mencari solusi untuk pegawai nonaparatur sipil negara (non-ASN) dan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ada beberapa hal yang diusulkan dan diminta oleh para bupati kepada pemerintah untuk para non-ASN dan PPPK.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sekaligus Bendahara Umum Apkasi mengatakan para bupati menyampaikan usulan agar rencana penghapusan pegawai non-ASN atau tenaga honorer pada November mendatang ditunda.

Sebab, daerah umumnya masih sangat membutuhkannya. Selain itu, jika mereka diberhentikan, akan menambah angka pengangguran.

Para bupati juga meminta pemerintah mencari solusi terbaik terkait penganggaran untuk PPPK.

Para bupati meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengalokasikan tambahan transfer Dana Alokasi Umum atau DAU ke daerah untuk alokasi gaji PPPK.

Hal ini disampaikannya saat rapat koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Keuangan, dan pihak terkait lainnya di Jakarta kemarin.

"Alhamdulillah, Kementerian Keuangan menyampaikan siap menghitung ulang alokasi anggaran untuk gaji PPPK sesuai kebutuhan formasi dan prioritas. Saya selaku Bendahara Umum Apkasi berharap, dengan duduk bersama para bupati dengan Pak Menteri PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan beberapa menteri terkait, segera ada solusi terbaik untuk para honorer dan PPPK," ujar Tatu dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9/2022).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas merangkul bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam Apkasi untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-ASN.

Ia meminta para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data non-ASN dan mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) kepada BKN.

SPTJM itu sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah. Anas juga mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.

"Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengesampingkan jabatan lainnya," ujar Anas.

Anas menjelaskan kolaborasi pun dilakukan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah apakah sudah sesuai persyaratan.

"Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan," ujarnya.

Simak juga 'Saat Kantor Ridwan Kamil Diserbu Nakes, Tuntut Kenaikan Jadi ASN':

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT