.webp)
Mencuat usulan daerah di sekitar Jakarta, seperti Depok, disatukan menjadi Jakarta Raya. Usulan itu disampaikan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris disatukan menjadi Jakarta Raya.
"Satu ide saya kalau mau sukses pembangunan Jakarta dan sekitarnya satukan Jakarta Raya," kata Mohammad Idris setelah meninjau pemotongan kurban di Jalan H Icang, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Minggu (10/7/2022).
Idris mengungkapkan alasan usulannya itu. Menurut Idris, permasalahan yang ada di wilayah daerah penyangga Jakarta mudah terselesaikan jika kawasan tersebut digabung. Ia juga menyebut peran satu gubernur untuk penggabungan wilayah itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masalah banjir, masalah apa bisa selesai semua. Kalau satu gubernur Jakarta Raya," katanya.
Selain itu, kata Idris, pembangunan Kota Depok akan berjalan lebih cepat karena perbedaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok dan DKI cukup jauh.
"Pembangunan Kota Depok akan berjalan lebih cepat, karena PAD-nya saja sangat jomplang, PAD kita baru Rp 1,2 triliun, Jakarta sudah ratusan triliun gitu dari sisi pembangunan," imbuhnya.
Idris menambahkan, usulan Jakarta Raya itu terkait dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, katanya, ide Jakarta Raya juga pernah ada di era Orde Baru.
Untuk diketahui, ide Idris ini merupakan ujung dari fenomena anak muda 'Citayam' yang memadati kawasan Sudirman dan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyinggung istilah 'SCBD' atau Sudirman, Citayam, Bojong Gede, Depok, setelah ramai fenomena anak muda dari daerah tersebut berkumpul ke kawasan Taman Dukuh Atas.
Respons Anies
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan agar daerah pinggiran Jakarta disatukan menjadi Jakarta Raya demi kesuksesan pembangunan. Apa kata Gubernur DKI Anies Baswedan?
"He-he-he,... Seru dong kalau saya tanggapin," ujar Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (10/7).
Anies kemudian berbicara soal istilah 'SCBD' atau Sudirman, Citayam, Bojong Gede, Depok, setelah ramai fenomena remaja nongkrong di kawasan Sudirman dan Taman Dukuh Atas. Dia merasa senang atas keberadaan ruang publik tersebut.
"Ingat waktu itu sempat kontroversi karena melebarkan jalan untuk pejalan kaki mengurangi jalan untuk kendaraan bermotor. Tapi jalan Jenderal Sudirman memang kami rancang untuk menjadi complete street," jelas Anies.
Anies menyebut istilah complete street ini merupakan kawasan yang terdiri dari trotoar pejalan kaki, pesepeda, lokasi kendaraan umum dan untuk kendaraan pribadi.
Simak teguran Pemprov Jabar atas usulan Idris di halaman berikut.
Lihat juga Video: Gaya Para ABG dari Pinggiran Jakarta di Citayam Fashion Week
Ditolak Pemprov Jabar
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menolak usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris agar Depok bergabung dengan Jakarta Raya. Uu menilai pernyataan Idris memancing kegaduhan di Jabar.
"Tolong Pak Wali Kota jangan menyampaikan statement yang membuat masyarakat gaduh dan membuat masyarakat memiliki pikiran lain," kata Uu dilansir dari detikJabar, Sabtu (16/7).
Mantan Bupati Tasikmalaya itu kemudian menjelaskan sejumlah indikator kemajuan Depok, atau wilayah Bodebek. Seperti pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bagus, dan lainnya.
Baca juga: Duka Jawa Barat di Akhir Pekan |
"Jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa pemerintah provinsi tidak berhasil membangun Jabar," kata Uu.
Uu pun meminta Idris berhati-hati dalam membuat pernyataan. Seharusnya, lanjut Uu, harus saling menguatkan antara pemprov dan pemkot atau pemkab. Sebab, lanjut dia, program Jabar Juara Lahir Batin memiliki turunan inovasi, kolaborasi dan digitalisasi.
"Saya selaku orang Jabar tidak mau melepaskan Bodebek ke wilayah lain," kata Uu.
Dinilai Tak Urgen
Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat, Intan Fauzi, turut menyoroti usulan Idris. Intan menilai usulan itu tidak begitu memiliki urgensi karena kawasan Depok secara perekonomian sudah cukup terintegrasi dengan wilayah DKI.
"Dalam banyak hal, termasuk secara perekonomian kawasan seperti Depok sudah terintegrasi dengan DKI. Dengan demikian, wacana penggabungan Kota Depok ke DKI Jakarta tidak terlalu urgent," kata Intan kepada wartawan, Minggu (17/7/2022).
Anggota legislatif daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat ini melanjutkan, proses penggabungan Kota Depok ke DKI memerlukan proses panjang. Sebab, kata dia, hal itu perlu dilandasi menggunakan undang-undang yang harus digodok terlebih dahulu di parlemen.
"Mekanisme penggabungan satu kota dengan kota lain itu harus dibahas di DPR RI untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Saya kebetulan di Baleg DPR, kami juga melakukan rancangan undang-undang untuk penggabungan kota-kota dan sebagainya. Jadikan harus melalui proses panjang," kata anggota Fraksi PAN DPR itu.
Selain itu, proses penggabungan Kota Depok ke Jakarta Raya ada proses dengan referendum melalui pihak ketiga yaitu rakyat.
"Secara penggabungan Depok ke DKI kan ada proses yang harus dilalui, antara lain harus melalui referendum pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Intan menggarisbawahi mekanisme pemilihan Wali Kota Depok yang berbeda dengan Wali Kota di wilayah DKI. Dia mengatakan Wali Kota Depok dipilih oleh rakyat Kota Depok melalui pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan posisi Wali Kota di Jakarta yang ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta.
"Ini artinya, jika Depok bergabung dengan DKI maka nanti kepala daerah atau wali kotanya dipilih dan diangkat oleh gubernur dan Depok tidak memiliki dewan tingkat kota," kata dia.
