HNW: Harusnya Tambahan 10 Ribu Kuota Haji Diapresiasi, Tidak Ditolak!

ADVERTISEMENT

HNW: Harusnya Tambahan 10 Ribu Kuota Haji Diapresiasi, Tidak Ditolak!

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Jumat, 01 Jul 2022 14:55 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) memberi materi di hadapan ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfizhul Quran (PPTQ) Daarul Fath, Pengging, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah mengikuti ‘Dirosah Kebangsaan’, Kamis (26/5).
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) agar tidak buru-buru menolak tambahan kuota haji sebanyak 10.000 bagi jemaah Indonesia. Menurutnya, tambahan kuota tersebut merupakan niat baik Pemerintah Saudi yang harus diapresiasi.

"Seharusnya tambahan kuota haji untuk Indonesia diapresiasi dengan baik dan tidak secara sepihak ditolak tanpa dimusyawarahkan secara formal dengan para wakil rakyat di DPR. Apalagi ternyata persetujuan penambahan dari pihak Saudi itu sudah cukup lama disampaikan secara resmi, yaitu sejak tanggal 21 Juni 2022. Sehingga kalau dianggap mepet dari sisi waktu, mestinya sejak saat itu bisa segera dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI. Tapi sayangnya, rapat yang sudah diagendakan, malah dibatalkan," ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (1/7/2022).

Dia mengatakan jika alasan penolakan karena mepetnya waktu dan teknis terkait visa serta akomodasi di Saudi, mestinya hal itu sejak hari pertama sesudah persetujuan pada Rabu (22/6) langsung dimusyawarahkan dan disampaikan kepada pihak Saudi. Dengan harapan pihak Saudi bisa membantu menyelesaikannya dengan mempercepat proses Visa maupun akomodasi selama di Saudi Arabia.

Namun, jika yang menjadi kendala terkait penambahan untuk haji reguler yang dikelola pemerintah, lanjut dia, maka Kemenag juga bisa melobi dan meminta persetujuan pemerintah Saudi agar tambahan kuota tetap bisa diberikan untuk calon haji Indonesia nonreguler. Apalagi haji nonreguler merupakan domain swasta yang bisa bergerak lebih cepat dan efisien, sehingga secara waktu masih mungkin diurusi dan secara teknis tidak merepotkan pemerintah.

"Kalau alternatif itu tidak memungkinkan juga, maka mestinya Kemenag juga bisa melobi dan membicarakan secara elegan dengan pihak Saudi, agar niat baik penambahan kuota itu tetap bisa diwujudkan dan tidak mubazir, dan agar daftar tunggu calon haji di Indonesia bisa dikurangi," tuturnya.

Akan tetapi bila persetujuan penambahan kuota tahun ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu, maka Kemenag dapat menegosiasikan kuota tambahan agar bisa ditabung. Sehingga bisa dipergunakan bagi calon jemaah Haji pada tahun depan.

Diketahui, berdasarkan keterangan Dirjen PHU Kemenag surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota jemaah Indonesia datang pada Selasa (21/6). Tanggal tersebut berjarak sekitar 12 hari dari kloter keberangkatan terakhir jemaah Indonesia di tanggal 3 Juli 2022.

"Selama ini kami di komisi VIII DPR RI mengusulkan agar Pemerintah melakukan lobi tingkat tinggi agar mendapatkan kuota haji yg bertambah, juga menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia agar ada penambahan kuota haji sehingga bisa memangkas lama antrean jamaah. Ketika Pemerintah Saudi memberikannya, aneh sekali malah ditolak oleh Kementerian Agama, tanpa dibahas secara resmi dan tanpa melalui persetujuan formal dengan Komisi VIII DPR RI. Tentu hal ini sangat disayangkan," paparnya.

Simak video 'Per 29 Juni, Sudah 78.399 Jemaah Haji RI Berangkat ke Tanah Suci':

[Gambas:Video 20detik]



Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik >>>

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini pun menyarankan apapun keputusan yang diambil terkait kuota haji tersebut, sebaiknya melalui jalur pembahasan dan kesepakatan bersama dalam forum Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kementerian Agama.

"Pada awalnya memang ada undangan Rapat Kerja dengan Menteri Agama untuk membahas soal informasi adanya penambahan 10.000 kuota ini (23/6), namun justru dibatalkan, yang membuat anggota Komisi VIII mempertanyakan. Tapi kemudian tanpa dibahas apalagi disetujui formal oleh Komisi VIII DPR RI, Kemenag sudah memutuskan sepihak dan baru dipublikasikan penolakan itu pada tanggal 29 Juni 2022 bahwa penambahan kuota haji yang disetujui oleh Pemerintah Saudi Arabia, tidak diambil oleh Kemenag," terang HNW.

"Meskipun memang dalam UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji penetapan kuota hanya membutuhkan keputusan Menteri, namun karena urgensi maslahat umat, tentu lebih baik jika rapat dengan Komisi VIII DPR RI, wakil-wakil rakyat yang Mitra Kemenag, tetap penting dilakukan, untuk mendapatkan solusi yang bermanfaat untuk umat dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak manapun," lanjutnya.

HNW meminta agar ke depan masalah terkait dengan penyelenggaraan ibadah Haji, Kemenag dapat mewujudkan usulan dari Komisi VIII DPR RI. Antara lain untuk memaksimalkan lobi tingkat tinggi dalam hal alokasi kuota haji bagi Indonesia. Hal itu seharusnya dilakukan sejak awal persiapan penyelenggaraan haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Harapannya agar masalah serupa tak terulang kembali.

Pasalnya, selain soal kuota, muncul masalah lain seperti biaya paket masyair, biaya visa, yang juga perlu dinegosiasikan secara seksama dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Jika negosiasi dilakukan sejak dini, maka harapannya kabar baik seperti penambahan kuota bisa diperoleh lebih cepat sehingga tidak terulang kasus ini, dan Kementerian Agama tidak perlu menolak bahkan bisa memaksimalkan niat baik penambahan kuota itu Pemerintah Saudi, untuk kemaslahatan calon jemaah Haji Indonesia. Demikianlah aspirasi-aspirasi publik dan calon jamaah haji yang daftar tunggunya sudah sangat panjang, yang menyayangkan tidak diambilnya penambahan 10.000 kuota haji yang sudah disetujui oleh pihak Saudi Arabia," pungkasnya.

(akd/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT