ADVERTISEMENT

Bikin Rugi Negara Rp 8,8 T! Ini Beda Kasus Garuda di Kejagung dengan KPK

Zunita Putri - detikNews
Senin, 27 Jun 2022 14:49 WIB
Penyidik KPK memanggil Emirsyah Satar. Dia dipanggil sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembelian mesin pesawat dari Rolls-Royce.
Emirsyah Satar (berkemeja biru). (Ari Saputra/detikcom)

Duduk Perkara

Perkara ini bermula pada kurun waktu 2011-2021, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pengadaan pesawat dari berbagai jenis tipe pesawat, antara lain Bombardier CRJ-100 dan ATR 72-600, yang mana untuk pengadaan Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang dilaksanakan dalam periode tahun 2011-2013 terdapat penyimpangan dalam proses pengadaannya antara lain:

1. Kajian feasibility study/business plan rencana pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) yang memuat analisis pasar, rencana jaringan penerbangan, analisis kebutuhan pesawat, proyeksi keuangan dan analisis resiko tidak disusun atau dibuat secara memadai berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel;

2. Proses pelelangan dalam pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) mengarah untuk memenangkan pihak penyedia barang/jasa tertentu, yaitu Bombardier dan ATR;

3. Adanya indikasi suap-menyuap dalam proses pengadaan pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) dari manufaktur.

Dengan demikian, penyimpangan dalam proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 tersebut mengakibatkan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk mengalami kerugian dalam mengoperasikan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

"Atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tersebut, diduga telah menguntungkan pihak terkait dalam hal ini perusahaan Bombardier Inc, Kanada, dan perusahaan Avions de Transport Regional) (ATR), Prancis, masing-masing selaku pihak penyedia barang dan jasa serta perusahaan Alberta SAS, Prancis, dan Nordic Aviation Capital (NAC), Irlandia, selaku lessor atau pihak yang memberikan pembiayaan pengadaan pesawat tersebut," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.


(zap/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT