Fadli Zon Bicara Kenaikan Harga Cabai hingga Ancaman Pangan Global

ADVERTISEMENT

Fadli Zon Bicara Kenaikan Harga Cabai hingga Ancaman Pangan Global

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 26 Jun 2022 23:28 WIB
Fadli Zon
Fadli Zon (Foto: Lisye/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang juga Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menyoroti kenaikan harga cabai di Indonesia. Dia berharap kenaikan harga cabai ini menjadi peringatan dini atau early warning bagi pemerintah.

"Kenaikan harga cabai hingga menyentuh angka di atas Rp 100 ribu, meskipun kini mulai turun, sebaiknya dijadikan sebagai 'early warning' oleh pemerintah. Warning tentang apa? Kebijakan pangan kita ke depan tak bisa lagi menggunakan pendekatan petugas pemadam kebakaran. Jika ada krisis harga, baik jatuh maupun melonjak; atau krisis stok, baru kemudian ada 'treatment'. Cara seperti itu tak boleh lagi dipertahankan," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/6/2022).

Fadli Zon menilai kenaikan harga cabai terjadi dikarenakan dua faktor. Pertama, kata Fadli Zon, faktor perubahan iklim.

"Perubahan iklim telah membuat cuaca tak menentu, curah hujan tinggi, banjir, angin, yang dalam kasus cabai telah membuat tanaman pangan ini rentan terkena penyakit, seperti hama patek dan fusurium. Akibatnya, produktivitas anjlok, sehingga suplai menjadi berkurang drastis. Ada penurunan produksi cabai yang signifikan di bulan April hingga Mei kemarin," jelasnya.

Faktor kedua yakni tanah. Fadli Zon mengatakan lahan tanaman cabai banyak yang mengalami kerusakan, di mana tak semua petani cabai bisa mengatasinya karena minimnya pengetahuan.

"Ada faktor kendala modal, pengetahuan dan keterampilan, sehingga para petani cabai kita tak bisa mengatasi persoalan ini," tutur dia.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan faktor perubahan iklim adalah masalah serius. Terutama masalah iklim ini sangat berdampak pada pertanian hortikultura seperti pertanian buah, sayuran hingga bunga.

"Komoditas pangan hortikultura sangat sensitif sekali terhadap curah hujan yang tinggi, karena bisa berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas hasil panen," jelas Fadli.

"Kalau kita melihat dua faktor tadi, masalah kenaikan harga cabai ini mungkin akan dianggap kecil dan bersifat lokal. Tetapi, ada persoalan lain yang jauh lebih besar di belakangnya, yaitu isu ancaman ketersediaan pangan yang semakin dekat," jelasnya.

Ancaman Ketersediaan Pangan Global

Fadli Zon berharap pemerintah memasukkan kenaikan harga cabai ini ke isu ancaman ketersediaan pangan secara global. Dia menyebut perang Rusia-Ukraina berdampak pada stok pangan global.

"Pemerintah, menurut saya, harus menempatkan kasus lonjakan harga cabai ini di dalam kerangka isu ancaman ketersediaan pangan secara global. Kita tahu, sesudah pandemi COVID-19, yang telah mempengaruhi pasokan dan harga pangan dalam dua tahun terakhir, kini muncul persoalan baru yang juga telah mempengaruhi rantai pasok pangan secara global, yaitu perang Rusia-Ukraina. Perang ini besar dampaknya terhadap isu pangan," katanya.

Fadli zon kemudian mengutip data FAO (The Food and Agriculture Organization) dan Bank Dunia. Pada data itu, kata Fadli, gangguan rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan lonjakan harga pangan di seluruh dunia.

"Untuk mengamankan stok pangan nasional, saat ini sejumlah negara telah mengeluarkan kebijakan menghentikan ekspor pangan. Pembatasan ekspor komoditas semacam itu akan semakin membuat harga pangan global kian meroket, sehingga akan mempersulit akses negara-negara importir pangan," tutur dia.

Selengkapnya pada halaman berikut.

Soroti Harga Pupuk

Menurut Fadli, tren harga pupuk global terus naik. Dia khawatir hal ini akan menjadi ancaman kepada petani.

"Dampak nyata yang akan segera sampai ke kalangan petani kita adalah soal pupuk. Secara global saat ini harga pupuk trendnya terus-menerus naik. Apalagi sejumlah negara yang menjadi produsen pupuk, seperti Cina, misalnya, kini tengah melakukan restriksi ekspor. Di sisi lain, Rusia dan Iran, dua negara yang merupakan negara produsen gas besar di dunia, yang merupakan bahan baku pupuk, kini sama-sama mendapat sanksi dari negara-negara Barat," sebutnya.

"Saat ini saja FAO sudah memperingatkan bahwa biaya input pertanian, terutama pupuk, akan segera melonjak tajam, sehingga akan memperburuk ketahanan pangan di negara-negara miskin atau berkembang. Bulan Juni ini, menurut data FAO, indeks biaya input pertanian telah mencapai rekor tertinggi. Isu terakhir inilah yang harus membuat kita khawatir," imbuhnya.

Fadli menambahkan kenaikan harga cabai dan bahan pokok lainnya dipengaruhi oleh perubahan iklim dan dinamika politik global. Mengatasi hal ini, kata Fadli, bukanlah hal yang mudah.

"Jadi, kenaikan harga cabai, juga komoditas lainnya, seperti minyak goreng, gandum, jagung, telur ayam, daging sapi, atau pupuk, pada akhirnya harus kita baca sebagai dampak perubahan atas dinamika global, yaitu perubahan iklim dan perubahan rantai pasok pangan akibat ketegangan politik di Eropa. Meskipun dalam beberapa komoditas, selalu saja ada peluang 'mafia' memanfaatkan kesempatan. Ini membuat pekerjaan kita jadi tidak mudah," jelasnya.

Selain itu, Fadli juga menyinggung kenaikan harga gandum dan jagung sejak awal tahun telah mencapai lebih dari 52 persen dan 31,6 persen. Serta, kata dia, harga pupuk non subsidi kenaikannya mencapai 200 persen lebih.

Saran Lakukan Inovasi Pertanian

Guna menghadapi fenomena itu, Fadli mengatakan bahwa pertanian di Indonesia harus melakukan perubahan secara fundamental. Dia menilai sudah saatnya melakukan inovasi pertanian dan meninggalkan penggunaan cara-cara tradisional.

"Menghadapi dinamika semacam itu, mestinya kita melakukan perubahan-perubahan fundamental dalam cara bercocok tanam. Ke depan, kita tak bisa lagi mengelola pertanian ini dengan cara tradisional, sehingga rentan sekali terhadap berbagai perubahan lingkungan. Artinya, kita harus segera melakukan inovasi besar-besaran dalam bidang pertanian. Jika tidak, kita tak akan bisa menghadapi dinamika perubahan global yang mengancam ini," katanya.

"Petani tidak boleh dibiarkan hidup dengan 'teknologi pasrah' seperti yang selama ini berjalan. Tetapi, mereka tak mungkin melakukan perubahan atau inovasi itu sendirian. Pemerintah harus campur tangan sangat besar untuk melahirkan inovasi-inovasi baru itu," lanjutnya.

(lir/dek)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT